Semarang, UP Radio – Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti secara resmi meluncurkan sistem pembayaran E-Retribusi di Pasar Johar, Kota Semarang, Sabtu (14/10/2023).
Sistem pembayaran retribusi elektronik ini merupakan upaya Pemerintah Kota Semarang menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rencananya, sistem pembayaran E-Retribusi akan digunakan di 52 pasar tradisional Kota Semarang. 
Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, penggunaan e-Retribusi ini merupakan upaya untuk meningkatkan PAD khususnya dalam pendapatan dari sektor restribusi di pasar tradisional agar bisa lebih meningkat.
“Karena sampai sekarang, retribusi dari Dinas Perdagangan belum mencapai target tiap tahunnya. Pasti dengan adanya cashless ini, dan dengan e-Retribusi harapannya akan menekan kebocoran-kebocoran yang ada,” ujar perempuan yang akrab disapa Mbak Ita ini.
Menurutnya, dari 52 pasar tradisional di Kota Semarang, Bank Indonesia telah melakukan monitor penggunaan cashless society QRIS.
“Dari Bank Indonesia sudah monitor. Yang pasti kami akan optimalkan kerja sama dengan perbankan untuk pembayaran retribusi pedagang,” imbuhnya.
Mbak Ita menyebut, dengan E- Retribusi target pendapatan sektor retribusi diharapkan bisa mencapai target. “Target PAD retribusi Rp 34 miliar untuk tahun ini. Tapi sampai saat ini belum tercapai, kami terus berupaya menekan kebocoran PAD salah satunya dengan E-Retribusi ini,” lanjutnya.
Sementara itu, Plt Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto mengakui jika target PAD retribusi Kota Semarang cukup tinggi mencapai Rp 34 miliar. Meski demikian, capaian PAD retribusi untuk kota Semarang saat ini telah mencapai Rp 22 miliar, bahkan Fajar mengaku optimistis PAD retribusi akan mencapai target di akhir tahun.
“Kami realistis, dari 52 pasar tradisional, hanya 36 pasar yang aktif sehingga setiap bulan kami hanya bisa memperoleh Rp 1,6 miliar PAD sektor retribusi,” ujarnya.
Untuk menggenjot kenaikan PAD, lanjut Fajar, Dinas Perdagangan menyasar Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Semarang.
“Kami genjot terus untuk PKL-PKL. Sudah ada perbaikan Surat Keputusan (SK) Wali Kota, terkait penambahan jumlah 10 ribu PKL. Sehingga realisasi pendapatan kita diharapkan meningkat untuk tahun depan,” terangnya.
Sedangkan, lanjut Fajar, untuk pedagang di pasar tradisional, ada total ada 6400 kios kosong dan tidak digunakan pedagang di 52 pasar.
“Sebenarnya E-Retribusi sudah ada sejak 2017, tetapi penggunaannya kurang maksimal. Namun oleh Ibu Wali Kota, kami genjot kembali agar penggunaan E-Retribusi bisa lebih baik dengan menggandeng perbankan dan penggunaan QRIS,” lanjutnya.
Terkait kerja sama dengan perbankan untuk penggunaan QRIS dan pembayaran E-Retribusi, Dinas Perdagangan menargetkan pada November 2023 ini semua pedagang di Semarang telah menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran.
“Jadi kami sudah bekerja sama dengan perbankan untuk penggunaan QRIS. Dari 52 pasar, Bank Jateng mengelola 25 pasar. Bank Mandiri mengelola 6 pasar, BTN ada dua pasar, BNI dua pasar. Dan tersisa 16 pasar dengan rincian delapan pasar mati (kosong) dan delapan lagi akan kita evaluasi,” kata Fajar. (ksm)
