Semarang, UP Radio – Mengantisipasi ledakan penduduk di Kota Semarang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Semarang mendorong pria untuk melakukan metode operasi pria (MOP).
Kepala Disdalduk KB Kota Semarang, Gurun Risyadmoko mengatakan, selama ini para pria di Kota Semarang masih salah pemahaman tentang program MOP ini.
“MOP itu KB laki-laki. Ini bukan diputus alat kelaminnya tapi hanya dibundeli. Sewaktu-waktu ingin punya keturunan tinggal dibuka saja,” jelas Gurun. 
Gurun melanjutkan, program MOP ini langsung ditangani oleh dokter spesialis.
Beberapa waktu yang lalu, pihaknya telah bekerjasama dengan Kodim Kota Semarang melaksanakan program tersebut di Panti Wilasa.
Disdalduk KB berencana akan menggandeng Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melaksanakan program tersebut untuk mengantisipasi terjadinya ledakan penduduk di Kota Semarang.
Upaya-upaya lain juga terus dilakukan oleh Disdukcapil untuk mengendalikan jumlah penduduk di Kota Semarang.
Gurun menyebut, pihaknya terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan PKK Kota Semarang, perguruan tinggi di Kota Semarang, Kodim Kota Semarang, dan beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD) Kota Semarang.
Penyuluhan yang dilakukan antara lain penyuluhan terkait usia pernikahan ideal, risiko tinggi hamil di usia yang belum matang, hingga penyuluhan bagi ibu hamil.
Menurutnya, menunda usia pernikahan bukan berarti tidak membolehkan untuk menikah, namun hal ini untuk mengantisipasi berbagai risiko akibat perkawinan usia muda.
Usia ideal pernikahan untuk perempuan yaitu 21 tahun, sedangkan laki-laki berusia 25 tahun.
“Kami mengandeng Dinas Pendidikan Kota dan Provunsi untuk terus melakukan penyuluhan terkait usia pernikahan yang ideal. Beberapa hari yang lalu kami juga melakukan penyuluhan kepada ikatan bidan indonesia, kami meminta agar terus dapat mengecek ibu hamil. Jangan sampai anak yang dilahirkan cacat,” paparnya.
Disamping itu, Gurun menambahkan, Wali Kota Semarang juga mencanangkan program makan bersama satu keluarga.
Diharapkan, keluarga-keluarga di Kota Semarang bisa menerapkan hal itu sebagai wadah untuk komunikasi antar anggota keluarga agar dapat tercipta keluarga yang harmonis.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Rohaini mengatakan, mendorong Disdaldik untuk semakin meningkatkan program penyuluhan.
Menurutnya, setiap wilayah harus ada duta atau perwakilan yang bisa menjadi agen perubahan.
“Sehingga masyarakat tidak selalu mengharapkan dari Pemkot, tapi mandiri memberikan penyuluhan,” ujarnya.
Pelayanan KB, sebutnya, juga harus terus dikuatkan, terlebih di wilayah padat penduduk. Jika pelayanan KB lemah, maka pertumbuhan penduduk akan semakin tinggi.
Tingginya pertumbuhan penduduk tentu berpotensi ancaman, seperti pendidikan, pengangguran, kriminalitas, dan angka kemiskinan.
“Dalam hal ini harus ada mitra, pemerintah dengan swasta, LSM, termasuk media. Tidak ada mereka maka penyuluhan sangat kurang efisien,” ujarnya.
Menurutnya, Kota Semarang sudah memasuki ancaman ledakan penduduk. Pihaknya pun mendorong seluruh masyarakat untuk melaksanakan program KB yang dicanangkan pemerintah.
“Tidak cukup ibu saja, tapi kaum laki-laki bisa KB dengan vasektomi, kalau tidak bisa pakai kondom. Jangan pakai sistem banyak anak banyak rezeki. Mari perhatikan kualitas keluarga dengan dua anak,” himbaunya. (ksm)
