UPGRIS Buka Akses Kuliah Lewat Beasiswa, 80 Mahasiswa Baru Terima Bantuan Pendidikan
Semarang, UP Radio – Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang (UPGRIS) kembali menunjukkan komitmennya membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu melalui berbagai program beasiswa pada penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2026/2027.
Rektor UPGRIS, Dr. Sapto Budoyo, mengatakan UPGRIS terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh mahasiswa, termasuk menghadirkan berbagai skema bantuan pendidikan agar mahasiswa berprestasi dengan keterbatasan ekonomi tetap bisa melanjutkan kuliah.
"UPGRIS memberikan ruang bagi masyarakat yang kurang mampu, khususnya mahasiswa yang memiliki kemampuan, tetapi terkendala biaya pendidikan," ujar Sapto Budoyo disela upacara penerimaan mahasiswa baru UPGRIS tahun ajaran 2026/2027 di Balairung, Selasa (22/9/2026).
Sapto mengatakan, tahun ini, UPGRIS menerima 3.727 mahasiswa baru, yang menurutnya menjadi bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap UPGRIS sebagai kampus pilihan untuk meraih masa depan.
Sapto menjelaskan, tahun ini UPGRIS mendapatkan kuota 60 penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari pemerintah melalui LLDIKTI. Selain itu, juga tersedia 20 beasiswa aspirasi yang disalurkan melalui anggota DPD RI, Dr. Muhdi, sehingga total ada 80 mahasiswa baru yang memperoleh bantuan beasiswa tersebut.
Selain KIP Kuliah dan beasiswa aspirasi, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PT PGRI Jawa Tengah juga menyalurkan beasiswa bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, Ketua PGRI Jawa Tengah sekaligus anggota DPD RI Dr. Muhdi SH MHum mengingatkan mahasiswa baru agar menjadi generasi yang tangguh, unggul, dan berdampak.
Menurutnya, kesuksesan tidak ditentukan oleh latar belakang ekonomi maupun asal sekolah, tetapi oleh kemampuan, ketangguhan, dan kemauan untuk terus berkembang.
Muhdi juga menyoroti persoalan perubahan data desil pada sistem Kementerian Sosial yang menyebabkan sejumlah calon penerima KIP Kuliah gagal memperoleh bantuan.
Ia mengungkapkan, saat ini ada sekitar 300 calon mahasiswa UPGRIS terdampak perubahan data tersebut.
Ia berharap pemerintah segera melakukan validasi ulang data desil agar bantuan pendidikan dapat diterima oleh mahasiswa yang benar-benar berhak dan tidak terhambat oleh kesalahan sistem pendataan. (shs)
