Karimunjawa, UP Radio – Bertempat di hall D’Seasons Hotel Karimunjawa, telah dilaksanakan acara Focus Group Discussion dan On Site Visit Kementrian Keuangan Republik Indonesia pada Kamis (22/8).
Acara ini dihadiri oleh R. Patrick Wahyu selaku Inspektur V Inspektorat Jendral Kemenkeu RI, Hidmad Erhansyah selaku VP Subsidi PLN Pusat, serta seluruh elemen warga masyarakat karimunjawa seperti Sekretaris Kecamatan, Perwakilan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.
Acara dibuka dengan sambutan dari perwakilan tuan rumah Manager PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Jepara, Mulki Maulana. 
“Saat ini listrik karimunjawa sudah menyala 24 jam, semisal adanya listrik yang padam itu semata mata disebabkan oleh gangguan eksternal berupa hewan atau tumbuhan yang menyenggol Kabel Listrik PLN. Selebihnya kelistrikan di karimunjawa dalam kondisi aman,” tutur Mulki Maulana.
Sementara itu VP Subsidi PLN Hidmad Erhansyah menambahkan bahwa kinerja PLN juga diaudit oleh badan badan negara yang lain sehingga tingkat mutu pelayanan adalah hal utama yang wajib dipenuhi PLN.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Patrick Wahyu mengenai tugas Kemenkeu yang mengawasi hampir semua lini kehidupan masyarakat termasuk listrik. Listrik yang baik akan meningkatkan iklim usaha di suatu daerah termasuk di pulau pulau terluar, tak terkecuali Karimunjawa.
Menurut Patrick wisata di Karimunjawa sangat bagus bagi masyarakat yang gemar snorkeling atau sekadar menikmati keindahan pantai dan laut. Promosi keindahan Karimunjawa ini perlu lebih ditingkatkan agar wisatawan lokal maupun mancanegara tau dan tertarik berkunjung.
Ia menyarankan agar dapat digencarkan promosi melalui media maupun booth di mall jakarta. Perlu juga dibangun infrastruktur yang baik dengan bekerjasama dengan pihak pihak terkait.
Pada penghujung acara dilakukan diskusi bersama Sekcam, perwakilan warga dan tokoh masyarakat. Masyarakat berterima kasih kepada PLN atas listrik yang telah mengaliri karimunjawa selama 24 jam, sehingga meningkatkan perputaran roda ekonomi dan menunjang fasilitas kesehatan pendidikan dan infrastruktur lainnya. (rls/shs)
