Semarang, UP Radio – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mendorong dinas-dinas yang memiliki pengeluaran BBM cukup besar agar beralih memakai kartu RFID (Radio Frequency Identification) Pertamina untuk sistem pembayaran.
Salah satu yang telah memulainya yakni Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu meresmikan pemakaian kartu RFID (Radio Frequency Identification) Pertamina untuk pembayaran transaksi BBM non-tunai pada mobil operasional Disperkim.
Peresmian RFID berlangsung di SPBU Sultan Agung, Jalan Sisingamangaraja, Kaliwiru, Candisari, Kota Semarang, Jumat 5 Januari 2024.
“Ini adalah trobosan dari Disperkim yang bekerja sama langsung dengan Pertamina, sehingga semua transaksi operasional bisa cashless,” ujar Mbak Ita, akrab disapa usai peresmian RFID.
Menurut Mbak Ita, dengan penggunaan kartu RFID ini, Pemkot Semarang bisa memonitor langsung pengeluaran BBM di instansi tersebut. “Harapannya dengan RFID ini semua bisa transparan untuk pengeluaran BBM,” lanjutnya.
Tak hanya mobil dinas, semua kendaraan yang beroperasi di Disperkim wajib menggunakan kartu RFID. “Selain mobil dinas, ada truk-truk dan truk skylift, termasuk untuk bahan bakar mesin pemotong rumput yang menggunakan kemasan pembayarannya harus lewat RFID,” jelas Mbak Ita.
Mbak Ita menyebut, banyak kemudahan-kemudahan penggunaan kartu RFID dalam bertransaksi. “Pengemudi juga enggak susah. Bahkan, RFID ini hanya bisa dipakai di plat dinas tersebut dan tidak bisa dipakai plat (mobil-red) lainnya. Sehingga tidak bisa disalahgunakan,” kata dia.
Tak hanya itu, lanjutnya, dengan RFID setiap bulan dinas bisa mengecek laporan realisasi belanja BBM di website Pertamina Retail.
“Ini mempermudah dalam segala hal, mulai dari monitor dan transparansi anggaran BBM operasional Dinas. Selain itu, efisiensi dan tidak perlu ada kembalian karena sudah cashless,” imbuhnya.
Rencananya, kata Mbak Ita, dinas-dinas yang memiliki anggaran BBM besar akan didorong untuk menggunakan kartu RFID ini. “Ini bisa jadi role model bagi dinas lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perhubungan, atau dinas lainnya agar bisa bekerja sama dengan Pertamina Retail. Hal ini untuk mempermudah monitoring pengeluaran atau realisasi BBM di satu dinas,” jelasnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang, Yudi Wibowo mengatakan, tercatat, anggaran pengeluaran BBM di Disperkim mencapai Rp 5.396.542.800 dalam satu tahun. Anggaran ini diperuntukkan bagi BBM 25 unit mobil, 58 truk berat, 34 kendaraan roda 3, dan 92 unit BBM untuk sepeda motor. Selain itu, juga sebagai Bahan Bakar Minyak operasional mesin potong dan mesin Pompa Disperkim.
“Dengan RFID ini, kuota habisnya berapa akan kelihatan. Sehingga jika ada Silpa pasti akan kelihatan juga,” kata Yudi.
Sebelumnya, lanjutnya, sebelum menggunakan kartu RFID, petugas diberikan uang operasional dan menukarnya dengan nota.
“Sudah pakai ini, maka akan terpantau lewat website pengeluaran BBM-nya. Jadi saat ada pemeriksaan kita tinggal buka laporannya sudah tercatat di website,” ujarnya.
Sales Area Manager 4 PT Pertamina Retail, Sugeng Rihadi menjelaskan, jika RFID sebetulnya alat pembayaran cashless yang sudah dikembangkan cukup lama oleh Pertamina.
“Kami sudah bekerja sama dengan instansi-instansi, agar penggunaan bahan bakar bisa termonitor dengan baik. Selain itu juga mempermudah pelayanan dengan cashless atau non tunai,” paparnya.
Menurutnya, selain Disperkim, saat ini Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang juga telah melalui tahap proses pendaftaran dan kontrak, untuk segera menggunakan kartu RFID ini.
“Menyusul akan ada juga DPU, inspektorat dan dinas lainnya. Bahkan sampai ke tingkat terbawah seperti kecamatan akan menggunakan RFID,” paparnya.(ksm)
