Jakarta, UP Radio – Di tengah derasnya arus transformasi digital, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menyuarakan satu hal yang jarang disorot, yakni siapa sebenarnya yang mengendalikan teknologi di negeri ini? Bukan hanya soal koneksi cepat atau ganti SIM fisik jadi eSIM, tapi lebih jauh lagi, yaitu tentang siapa yang memegang kendali dan siapa yang cuma jadi pasar.
Dalam kunjungannya ke Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Sukamta seperti melempar alarm ke udara: “Jangan terbuai dengan canggihnya laboratorium kalau ujungnya kita tetap tergantung sama teknologi impor.”
BBPPT yang baru diresmikan pada 2023 ini memang menjadi harapan baru. Tempat ini menguji segala perangkat telekomunikasi dari jaringan 5G hingga perangkat IoT. Tapi, Sukamta menegaskan, teknologi tak bisa berdiri sendiri tanpa ekosistem yang matang, mulai dari industri lokal, keamanan digital, sampai sumber daya manusia yang diberdayakan.
“Indonesia punya segudang talenta teknologi, dari anak-anak SMK sampai sarjana teknik. Tapi sayangnya, mereka sering kali tak dapat panggung di negerinya sendiri,” ujarnya penuh nada keprihatinan.
Lebih jauh, Sukamta menyentil kebijakan eSIM yang baru-baru ini diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Digital. Menurutnya, ini langkah maju, tapi juga harus realistis.
“Kalau baru 41% ponsel masyarakat yang bisa pakai eSIM, jangan buru-buru dipaksakan. Bisa-bisa masyarakat malah stres harus ganti HP,” katanya sambil menekankan perlunya transisi yang adil dan bertahap.
Bagi Sukamta, kemandirian teknologi bukan sekadar jargon. Ia mendorong pemerintah membuat peta jalan (roadmap) nasional yang konkret, dari hulu ke hilir, dari industri dalam negeri hingga penguatan sistem keamanan digital yang berdaulat.
“Transformasi digital bukan sekadar urusan kecepatan internet atau gonta-ganti aplikasi. Ini soal kedaulatan bangsa. Kita harus jadi produsen, bukan penonton,” tegas politisi dari Fraksi PKS ini.
