Semarang, UP Radio – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang menyatakan rencana penutupan Resosialisasi Argorejo atau yang lebih dikenal Lokalisasi Sunan Kuning sudah mencapai tahap akhir.
Kasi Tuna Sosial dan Perdagangam Orang (TSPO), Anggie Ardhitia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tinggal melakukan eksekusi pemulangan para wanita pekerja seksual (WPS) yang mayoritas berasal dari luar daerah Kota Semarang.
“Dari Dinsos sudah melakukan proses yang cukup panjang. Kami selalu berkoordinasi dengan ketua resos terkait dengan tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam rangka penutupan lokalisasi. Alhamdulillah pihak resos sudah bersedia mendukung Pemkot menghilangkan prostitusi,” tutur Anggie (13/6). 
Dikatakan Anggie, pihaknya pun telah mempersiapkan dana bantuan sebagai jaminan hidup bagi penerima manfaat yakni bagi para wanita pekerja seks (WPS) sebesar Rp 5,5 juta.
Dana tersebut berasal dari Kementrian Sosial. Selain itu, Pemkot Semarang juga akan memberikan dana bantuan menggunakan dana APBD. Terkait dengan jumlah dana yang dikucurkan Pemkot, Anggie belum dapat menyebutkannya.
“Dana itu satu kali pemberian. Nanti tidak diberikan secara tunai namun masuk ke rekening masing-masing,” terangnya.
Penerima manfaat ini, lanjutnya, hanya bagi WPS penghuni wisma tetap. Sedangkan freelance WPS tidak akan menerima dana bantuan jaminan hidup.
Adapun data penghuni wisma tetap, Anggie menyebutkan terdapat 476 WPS. Dinsos juga akan melakukan verifikasi ulang terkait jumlah WPS yang ada di lokalisasi Sunan Kuning. Verifikasi ini dimaksudkan untuk penyaluran bantuan tunjangan hidup dari kementerian dan APBD kota.
“Kami akan lakukan verifikaai karena belum tentu mereka menerima. Ada yang bisasanya tidak mau menerima dan tidak mau didata. Ada yang pulang demgan sendirinya,” urainya.
Sebenarnya, penutupan lokalisasi Sunan Kuning ini, kata Anggie, rencananya dilakukan pada 2018 lalu. Namun, pihaknya masih mempertimbangkan nasib warga setempat yang bermata pencaharian di sekitar lingkungan tersebut seperti tenaga asuh anak, tenaga laundry, penjual makanan, dan sebagainya.
Jika ditutup begitu saja, mereka akan kehilangan pekerjaan. Sehingga, Dinsos mempersiapkan hal ini secara matang agar tidak ada permasalahan baru yang timbul akibat ditutupnya lokalisasi tersebut.
“Seharusnya memang 2018 sudah action, tapi kami memikirkan efek yang harus diterima warga sekitar,” ucapnya.
Dia menjelaskan, warga sekitar tidak mendapatkan dana bantuan jaminan hidup namun Dinsos memberikan fasilitas lain sepsrti pelatihan berbagai keterampilan. Pasca pentutupan, Pemkot juga berenxana akan menjadikan kawasan tersebut sebagai kampung tematik pusat kuliner.
“Yang mereka inginkan apa, itu yang kami berikan,” katanya. (ksm)
