Semarang, UP Radio – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta semua pihak memastikan bantuan sosial untuk masyarakat segera disalurkan menyusul keputusan pemerintah memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli nanti.
“Karena keputusannya sudah diperpanjang, yang mesti dilakukan adalah bansosnya dikeluarkan. Tidak hanya yang bersumber dari APBN maupun APBD, bantuan sumber lain juga harus disalurkan,” kata Ganjar ditemui di kantornya, Rabu (21/7).
Sumber bantuan lain yang dimaksud selain dari CSR, Baznas, juga dari donasi-donasi lainnya. Selain itu bantuan sosial, bentuk kepedulian pada masyarakat terdampak juga bisa diwujudkan dalam bentuk gerakan kepedulian. 
“Kita punya gerakan ASN jajan untuk membantu UKM. Ayo dilaksanakan. Pastikan bantuan dari pusat, dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota dikeluarkan hari ini. Karena keputusannya sudah jelas diperpanjang, maka bantuan keluarkan semuanya,” tegasnya.
“Bantuan untuk sektor pertanian, nelayan, industri kecil menengah, jaminan sosial yang reguler sekarang kita keluarkan. Sehingga, masyarakat bisa bertahan sampai tanggal 25 dan mereka (bisa) taat,” tambahnya.
Terkait perpanjangan PPKM Darurat, Ganjar mengatakan sudah ada petunjuk dari pusat bahwa pelaksanaannya kini menggunakan leveling mulai 3-4.
“Dari Kemendagri sudah keluar levelnya, mana level 3 dan 4. Ketentuannya masih tak jauh berbeda, hanya mungkin sisi waktu yang kemarin buka hanya sampai jam 8 malam, sekarang bisa jam 9 malam. Sama ketentuan terkait pedagang kecil, Presiden sudah bicara ada pelonggaran,” jelasnya.
Pada pelaksanaannya, Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur. Meski tidak semua daerah di Jawa Tengah masuk level 4, namun Ganjar meminta semua daerah melakukan kebijakan yang sama. Siaga layaknya kondisi level 4.
“Kalau tidak, nanti muncul problem di daerah perbatasan. Khusus untuk Jateng, nanti kita akan bicarakan dengan Bupati/Wali Kota, sebaiknya kita lakukan yang sama. Saya mendorong semuanya call (waspada) tinggi saja. Semua sama. Lebih baik kita menahan diri dulu agar bisa mengendalikan,” ucapnya.
Ganjar menjelaskan, pemetaan level memang tidak sama dengan pemetaan zona, tetapi data yang dipakai hampir sama. Terlepas dari apapun metode penilaiannya, Ganjar mengatakan hal ini tidak perlu diperdebatkan, kerena semua daerah di Jawa Tengah kebijakannya sama.
“Sekarang tidak usah berdebat dengan data. Yang ada dilaksanakan. Justru asumsinya yang harus dibangun, semua levelnya tinggi, semua levelnya merah. Agar kita berhati-hati. Karena begitu kendor dan kita lengah, maka penularannya akan sangat cepat sekali,” pungkasnya. (hum)
