Semarang, UP Radio – Menanggapi kasus perundungan siswi SMP di Kota Semarang beberapa waktu lalu sebaiknya berbagai pihak hendaknya bersikap menahan diri dan tidak larut dalam suasana emosional, apalagi saat ini baik Pemkot Semarang maupun pihak-pihak terkait masih dalam upaya mencari solusi agar kasus itu tidak terulang.
Hal tersebut dikatakan oleh Dr Drs Budiyanto SH, M.Hum selaku Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang (DPKS) yang merasa resah terkait masih viralnya video perundungan yang terjadi di alun-alun Kota Semarang beberapa waktu lalu.
“Setelah tim DPKS melakukan monitoring dan bertemu dengan kepala satuan pendidikan bersama para guru diperoleh informasi bahwa latar belakang atau hal yang menjadi penyebab terjadinya kasus itu sangat kompleks sekali,” kata politisi senior Partai Golkar itu di Semarang, Senin (30/5/2022). 
Namun begitu, Budiyanto yang juga seorang ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Jawa Tengah itu berharap kasus perundungan hendaknya dapat dijadikan pembelajaran bagi para pemangku dan pelaksana kebijakan pendidikan.
Faktor lingkungan tempat tinggal, lanjutnya, sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap dan karakter peserta didik,selain itu faktor kondisi keluargapun juga turut mempengaruhinya sehingga sampai muncul kasus itu.
Bahkan, lanjutnya, bisa jadi karena faktor kebijakan penangangan covid 19 di ranah pendidikan juga turut andil, terlalu panjangnya masa pembelajaran di rumah menjadikan peserta didik sangat minim dalam memperoleh keteladanan dari para pendidik di lingkungan satpen.
Dia menambahkan, hasil monitoring pada hari Jum’at (27/5/2022) di satpen tempat peserta didik yang terlibat kasus bullying menjalani pembelajaran akan didalami dan dikaji untuk dirumuskan menjadi beberapa poin rekomendasi yang akan disampaikan kepada walikota dan para pemangku kebijakan pendidikan di Kota Semarang.
Belajar dari kasus ini ujarnya, para pimpinan satpen bersama para guru dan masyarakat hendaknya saling mawas diri dan instropeksi karena tanggung jawab mendidik anak bangsa menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pada institusi satpen saja.
Karena itulah maka kerjasama dan komunikasi antara pemangku dan pelaksana kebijakan pendidikan bersama orang tua peserta didik dan masyarakat perlu diintensifkan untuk menutup celah-celah berkembangnya potensi kenakalan peserta didik .
Kepada para kepala satpen dan guru dihimbau agar tidak mengendor semangatnya dalam berkontribusi mewujudkan satpen – satpen di Kota Semarang sebagai sekolah ramah anak yang telah dideklarasikan beberapa waktu lalu.
“DPKS mengajak masyarakat kota Semarang, sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya tetap terus mengawal agar satpen-satpen mampu mewujudkan diri sebagai sekolah ramah anak sebagaimana yang diharapkan,” ujarnya. (ksm)
