Semarang, UP Radio – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Semarang, Bambang Pramusinto mengaku telah berkomunikasi dan melibatkan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mensupport relokasi SMPN 16 Semarang.
“Kami sudah komunikasikan dengan berbagai stakeholder termasuk hari ini dengan komisi D dan melibatkan beberapa OPD supaya mensupport kegiatan relokasi SMPN 16 Semarang,” ujar Bambang usai rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Kota Semarang, Senin, 13 Januari 2025.
Bambang menyebut, salah satu OPD yang cukup penting yakni Dinas Perhubungan Kota Semarang. Ia meminta agar Dishub membuat Standar Operasional (SOP) terkait keamanan lalu lintas. 
“Terutama Dishub, harus ada SOP terkait dengan keamanan lalu lintas ketika masuk dan pulang sekolah. Kami sudah rapatkan,” ujar dia.
Selain itu, pihaknya juga mendorong OPD terkait lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) yang akan membantu tanaman dan pepohonan untuk penghijauan.
“Kemudian, DPU juga akan menangani saluran dan air yang meluap ke jalan saat hujan di tanjakan Silayur. Itu sudah kami dorong,” jelas dia.
Dia menjelaskan bahwa peningkatan fasilitas serta sarana prasarana di SMPN 16 Semarang masih terus Disdik lakukan. “Di tengah lapangan ada keramik kotak itu untuk area bermain. Namun kalau ada permasalahan kami akan evaluasi ke depannya,” papar dia.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim mengatakan, siswa kelas 9 SMPN 16 Semarang sudah mulai pindah bertahap.
“Kami akan lakukan tinjauan dan melihat di sana jalur rawan. Agar dari Dinas Pendidikan dan Walikota bisa mensikapi permasalahan di SMPN 16 yang merupakan jalur padat lalu lintas, karena ada kawasan industri transportasi besar,” kata Mualim.
Politisi partai Gerindra ini akan mengagendakan tinjauan langsung bersama jajarannya untuk memastikan para siswa nyaman dan aman dalam pembelajaran.
“Kami akan agendakan melihat program makan siang bergizi dan proses pembelajaran di SMPN 16 setelah menempati gedung baru. Kalau mungkin panas kan bisa ditambah AC atau kipas, kalau dengan dana CSR kan bisa saja, namun bagaimana menganggarkan asalkan kalau CSR tidak menyalahi aturan yang ada,” terangnya.(ksm)
