Semarang, UP Radio – Pemerintah provinsi Jawa Tengah menempati posisi teratas dalam daftar penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Terkait capaian tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku belum menerima pemberitahuan dari Kemenpan-RB. Namun begitu, Ganjar mengatakan bahwa pencapaian itu merupakan kerja dan kemauan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ini bukti, kalau mau ternyata bisa,” ujar Ganjar saat dihubungi melalui telepon Sabtu (22/7).
Ganjar mengatakan, perubahan adanya reformasi birokrasi tersebut terjadi dalam sejumlah hal. Antara lain adanya budaya malu yang kini menjadi nilai yang dipegang oleh para ASN di lingkungan Pemprov Jateng. “Kalau terjadi OTT (Operasi Tangkap Tangan) di daerah lain, teman-teman langsung mendiskusikan agar jangan sampai terjadi di Jateng. Mereka mengembangkan budaya malu jika sampai mengecewakan rakyat,” ujarnya. 
Selain itu, hal penting yang juga terlihat ada perubahan yakni adanya pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi lebih mudah, murah dan cepat. Menurutnya, kemungkinan hal itu yang menjadi penilaian Kemenpan-RB terkait evaluasi reformasi birokrasi.
“Kita membangun integritas sangat terasa, bisa dilihat dari pengisian LHKPN lancar dari eselon II sampai IV sampai staf mengisi. Tidak memakai mobil dinas saat mudik, menolak gratifikasi dan parsel itu sekarang bukan lagi sebagai aturan, tapi sudah menjadi tradisi baru di teman-teman,” tandasnya.
Selain itu, sejumlah penghargaan yang diperoleh Pemprov Jateng juga menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan diakui oleh lembaga lain. “Misalnya kita dua kali mendapat penghargaan KPK. Ini spirit, mudah-mudahan yang dari Kemenpan-RB ini juga menjadikan Pemprov Jateng semakin baik,” katanya.
Ganjar mengatakan, ketika ada berita tentang penilaian hasil reformasi birokrasi tersebut para ASN di lingkungan Pemprov Jateng merasa gembira. Hal itu kemudian justru memunculkan target untuk penilaian berikutnya harus mendapat nilai A. “Motivasinya tinggi, dan mereka tahu semua cara mencapainya dengan fokus pada pelayanan publik, keuangan, akuntabilitas dan bidang lain. Mereka paham bisa melakukan dan melaksanakan,” tegasnya.
Selain itu, Ganjar juga mengatakan sudah meminta jajarannya untuk melakukan studi banding pada Kementerian Keuangan dan BPK. “Kita bisa meniru apa-apa yang baik dan mengembangkan di Jateng. Di Kemenkeu remunerasi sangat bagus, kalau Jateng bisa sampai ke sana maka pelayanan publik gampang,” tandasnya.
Kinerja birokrasi ini ungkapnya tentu berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat. Hal itu ungkapnya bisa dilihat dari adanya layanan yang mudah murah cepat maka rakyat akan mudah mengakses apapun. “Izin cepat, pembangunan jalan lancar, keuangan maksimal tidak ada korupsi pastinya ekonomi akan terangkat,” tuturnya.
Seperti diketahui terdapat 34 pemprov yang masuk evaluasi reformasi birokrasi. Hasilnya, hanya dua pemprov yang mendapat nilai tertinggi yakni Pemprov Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jateng dan Jogja mendapat nilai BB. Sementara yang meraih B ada 11 pemprov, nilai CC ada 14 pemprov, dan nilai C sebanyak tujuh pemprov. (rls/shs)
