Semarang, UP Radio – Penerimaan APBN Jawa Tengah sampai dengan 31 Maret 2024 berhasil mencapai Rp26,39 triliun atau 22,04% dari target yang ditetapkan di tahun ini.
Sementara untuk realisasi belanja APBN hingga 31 Maret telah mencapai Rp26,95 triliun atau 24,36% dari pagu.
Hal tersebut dikatakan Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, dalam rapat ALCo yang digelar secara daring, pada Jumat (26/4/2024). 
Hadir dalam ALCo tersebut diantaranya Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah Muhdi, Kepala Kanwil DJP Jateng I Max Darmawan, Kepala Kanwil DJP Jateng II Slamet Sutantyo, Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY Akhmad Rofiq serta Local Expert Jawa Tengah, Wahyu Widodo.
Menurut Tri Wahyuningsih, secara umum, perkembangan kinerja Fiskal Regional, khususnya APBN pada Triwulan I/2024 mencatatkan kinerja yang baik. Adapun penerimaan masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik.
Dijelaskan, penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai, tercatat penerimaan Pajak sebesar Rp10,16 triliun (18,86% dari target) dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp14,34 triliun (23,59% dari target). Realisasi PNBP mencapai sebesar Rp1,89 triliun (37,03% dari target), secara nominal tumbuh 3,99% (y-on-y).
“APBN 2024 di Jawa Tengah dapat terjaga kuat dan sehat turut dipengaruhi dari realisasi belanja negara yang semakin berkualitas dengan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN ini bermakna bagi masyarakat,” jelasnya.
Ditambahkan, realisasi Belanja K/L telah mencapai Rp9,33 triliun (22,37% dari pagu), secara nominal nilai ini tumbuh 46,85% (y-on-y). Hampir seluruh jenis belanja secara nominal tumbuh, hanya belanja Modal yang masih terkontraksi sebesar 41,44%.
“Sedangkan pada APBD, pendapatan daerah di Jawa Tengah sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp23,36 triliun (20,81% dari target) tumbuh Rp1,53 triliun atau 7,02% (y-on-y),” imbuhnya.
Sementara, realisasi TKD mencapai Rp17,63 triliun (25,57% dari alokasi pagu) yang mengalami kenaikan sebesar Rp1,09 triliun atau 1,62% (y-on-y).
“Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) meningkat,” tambahnya.
