Semarang, UP Radio – Mulai dibukanya sejumlah tempat wisata, mal dan tempat hiburan pada penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 di Kota Semarang, membuat Pemkot akan menggenjot pendapatan daerah dari berbagai sektor salah satunya pajak. Apalagi pada sampai Agustus kemarin, realisasi pendapatan daerah masih berada di angka 55,33 persen.
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Saryono menjelaskan realisasi pendapatan daerah sampai Agustus lalu berada di angka 55, 33 persen, angka ini berasal dari berbagai sektor diantaranya pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan lain-lain yang sah dan yang lainnya.
“Karena adanya PPKM beberapa waktu lalu, dimana sektor usaha sempat tutup kita akan lakukan revisi target pendapatan pada tahun ini sebesar 25 persen,” katanya usai paparan kinerja dengan Komisi B, Senin (13/9). 
Saryono menjelaskan jika mulai dibukanya aktivitas hiburan dan pariwisata akan coba dimanfaatkan, selain terus menggenjot pendapatan dari bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan, serta pajak bumi dan bangunan.
“Meski baru bagu 55,33 persen. Bisa dibilang ini capaian yang bagus dibandingkan daerah lainnya, masih ada peluang karena beberapa aktivitas dan perekonomian mulai buka dan bisa didorong pendapatannya,” bebernya.
Kabid Pajak Daerah II Bapenda Kota Semarang, Elly Asmara menjelaskan jika kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah masih dipegang oleh PBB yang angkanya mencapai 81 persen. Secara keseluruhan, kata dia, target pendapatan pada tahun ini mencapai Rp 5,5 triliun dan realisasinya Rp 2,69 triliun. “Pajak daerah targetnya Rp 1,9 triliun, realisasinya mencapai Rp 967 miliar atau 49 persen,” tambahnya.
Banyaknya pelonggaran dalam PPKM level 2 ini, kata dia diharapkan kesadaran wajib pajak bisa meningkat untuk mendapatkan pajak. Apalagi upaya pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Kota Semarang sudah cukup besar. Elly menerangkan, pendapatan pajak dari resto, hotel, hiburan dan lainnya akan terus dimaksimalkan sampai akhir tahun nanti.
“Mice dari sektor perhotelan kan sudah mulai lagi ini akan kita maksimalkan, nah bioskop ini kontribusi pajaknya sebenarnya tinggi, namun sampai saat ini belum ada bioskop yang buka,” tuturnya.
Adanya penerapan PPKM kemarin, membuat pendapatan daerah dari sektor parkir pun terdampak. Karena tempat parkir yang ada di mall, bandara, ataupun tempat wisata serta resto sempat tidak beroperasional. “Pariwisata ini linier ya, kalau mereka tutup otomatis pendapatan dari parkir juga berkurang,” pungkasnya.
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Susilo menerangkan jika masih banyak pendapatan daerah yang bisa dimaksimalkan sampai akhir tahun nanti, misalnya saja hotel, restoran dan hiburan. Selain itu sektor PBB dan BPHTB bisa dimaksimalkan untuk mengejar pendapatan daerah dari target secara keseluruhan.
“Kalau tahun ini dibandingkan tahun lalu jauh, Agustus tahun lalu misalnya realisasi bisa mencapai 70 persen. Saat ini baru di angka 50 persenan. Namun memang karena kondisinya memang susah, terimbas PPKM,” katanya.
Rencana Bapenda untuk menurunkan target pendapatan daerah, lanjut Politisi PDI-Perjuangan ini memang perlu dilakukan, jika tidak maka margin target dan realisasi akan semakin besar. Dari sisi kinerja, sebenarnya dinilai sudah maksimal karena memang kondisi dan fakta dilapangan memang terdampak adanya penerapan PPKM.
“Perlu dilakukan penurunan target ini, tadi sekitar Rp 800 miliar. Namun karena saat ini mulai dibuka dan ada pelonggaran, harapan kami bisa naik lagi realisasinya sampai 90 persen di akhir tahun nanti,” tuturnya.
Senada, anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Juan Rama Soemarmo menerangkan jika capaian pendapatan daerah saat ini dianggap masih sangat wajar karena terpengaruh pandemi serta penerapan PPKM Darurat beberapa waktu lalu.
“Yang menjadi sorotan kita PBB ini kan realisasinya sudah 81 persen, pajak penerangan jalan mencapai 59 persen BPHTB sudah 41 persen nah ini yang harus dimaksimalkan dan perlu digenjot,” pungkasnya. (ksm)
