Semarang, UP Radio – Proyek Normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) masih terus berjalan. Hingga kini progres proyek tersebut sudah mencapai 65 persen.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Ruhban Ruzziyatno mengatakan, progres tersebut merupakan progres keseluruhan dari tiga paket.
Tiga paket tersebut diantaranya, paket I sepanjang 1,95 km dari muara sungai hingga Jembatan Kaligawe, Paket II dari jembatan Kaligawe hingga Jembatan Citarum sepanjang 2,05 km, dan paket III 2,7 km dari Jembatan Citarum hingga Jembatan Majapahit. 
“Untuk saat ini, pihak rekanan sedang mengerjakan parapet di sepanjang bantaran sungai,” terang Ruhban, Kamis.
Diakuinya, pemasangan parapet masih terkendala kondisi sosial yakni masih banyak hunian di sepanjang bantaran sungai terutama di sebelah kiri sungai, atau tepatnya di sepanjang Jalan Barito. Sedangkan, di sebelah kanan sungai pemasangan parapet hampir selesai.
“Yang sebelah kiri, kami tunggu dibongkar. Begitu dibongkar, kami lubangi untuk dibuat pondasi, begitu terus secara perlahan. Hal ini cukup memakan waktu lama,” jelasnya.
Meski target pengerjaan normalisasi BKT hingga akhir 2019, lanjut Ruhban, pihaknya sudah mendapat instruski dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dapat segera terselesaikan.
“Proyek BKT ini kami mulai di akhir 2017. Multi years 3 tahun berati 2019 akhir selesai. Selama ini kami sebetulnya mendapat instruksi 2018 akhir selesai tapi ternyata realisasi di lapangan belum bisa karena masih ada PKL belum pindah,” ujarnya.
Dia berharap, Pemerintah Kota (Pemkot Semarang) dapat segera menyelesaikan relokasi para PKL yang berada di bantaran sungai tersebut. Hal ini mengingat pengerjaan normalisasi sungai BKT juga akan berlanjut ke tahap berikutnya yakni menyelesaikam normalisasi dari Jembatan Majapahit hingga Pucang Gading.
“Paket I, II, dan III total 6,7 km. Sementara, total dari muara sampai pucang gading 14,7 km. Jadi masih ada 8 km dari Majapahit sampai pucang gading. Kalau ini akan dilanjutkan, Pemkot harus selesaikan dulu sepanjang 6,7 km ini,” ujarnya.
Meski pihaknya meminta percepatan kepada Pemkot Semarang untuk mengatasi hal itu, dia menyadari bahwa menyelesaikan persoalan sosial ini tidak mudah. (ksm)
