Pertamina Buka Data Penindakan! 407 Penyalur BBM-LPG Bersubsidi Disanksi
Semarang, UP Radio - Penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi menjadi perhatian serius di Jawa Tengah. PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), yang berhasil mengungkap tiga perkara penyalahgunaan energi bersubsidi di wilayah ini.
Tak hanya mendukung penindakan hukum, Pertamina juga mengungkapkan telah menjatuhkan sanksi kepada 407 lembaga penyalur BBM dan LPG yang terbukti melakukan pelanggaran, terdiri atas 206 penyalur BBM dan 201 penyalur LPG.
Pj. Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Drestanto Nandiwardhana, menegaskan bahwa penegakan hukum dan pengawasan distribusi menjadi kunci untuk memastikan subsidi energi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah, khususnya Ditreskrimsus, dalam mengungkap perkara penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Upaya ini menunjukkan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Drestanto.
Di tengah pengungkapan kasus tersebut, Pertamina memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap aman. Ketahanan stok Pertalite mencapai 6,7 kali konsumsi normal harian, Biosolar 16,3 kali, dan LPG 3,5 kali konsumsi normal harian.
Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau tidak khawatir terhadap ketersediaan energi untuk kebutuhan sehari-hari. Pertamina menyatakan terus memantau stok dan penyaluran agar tetap sesuai kebutuhan masyarakat.
Drestanto menambahkan, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terus diperkuat untuk mencegah penyimpangan dalam rantai distribusi energi bersubsidi.
Modus penyalahgunaan yang menjadi perhatian antara lain pengoplosan LPG serta penyimpangan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Praktik ilegal ini bukan hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga mengancam hak masyarakat yang seharusnya menikmati energi dengan harga bersubsidi.
Pertamina menegaskan, pengawasan terhadap lembaga penyalur akan terus dilakukan. Mitra yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi sesuai hasil evaluasi dan aturan yang berlaku.
Masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, dan pangkalan LPG pun diingatkan untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan BBM maupun LPG bersubsidi, termasuk penimbunan, pengangkutan ilegal, dan pengoplosan.
Pertamina juga mengajak masyarakat berani melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan distribusi energi bersubsidi. Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum atau melalui Pertamina Call Center 135.
Pertamina berharap sinergi antara aparat penegak hukum, pengelola penyalur, dan masyarakat dapat mempersempit ruang penyalahgunaan, sehingga subsidi energi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak. (shs)
