Semarang, UP Radio – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyebut ada sejumlah evaluasi yang menjadi perhatiannya selama tahun 2023. Salah satunya yaitu, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di jajaran Pemkot Semarang.
Mbak Ita, begitu akrab disapa, mengatakan, SDM di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang harus dikelola dengan baik. Terutama tenaga teknis aparatur sipil negara (ASN) yang terus berkurang.
“Kalau saya pada 2024 ini justru pembenahan SDM pemerintah kota. Eselon III dan eselon II banyak yang sudah pensiun dan makin lama makin kurang, sehingga harus ada perencanaan manajemen SDM,” kata Mba Ita, di Balai Kota Semarang, Selasa (2/1/2024). 
Pengelolaan SDM, kata Mbak Ita, perlu direncanakan secara serius. Dia menyebut, tenaga-tenaga teknis harus memiliki kualifikasi sesuai bidangnya.
Dalam langkah itu, dia menyebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang bertanggung jawab membuat kajian-kajian rancangan.
“Ini dari Bappeda sudah membuat semacam kajian-kajian, ini lagi mau bedah untuk SDM yang akan datang,” ujarnya.
Dia mengatakan, rekrutmen tenaga teknis dalam mendukung pembangunan Kota Semarang harus benar-benar diperhatikan. Termasuk juga dalam peningkatan kompetensi yang harus diberikan secara bertahap.
“Sekarang banyak yang kosong. Teman-teman lagi kami uji kompetensikan juga, agar bisa dapat eselon II atau teman-teman dari SDM ini bisa sesuai dengan kompetensinya,” katanya.
Pasalnya sekarang ini, kata Mbak Ita, perekrutan tidak sebanding dengan kebutuhan. Belum lagi mengenai perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih fokus pada tenaga kesehatan dan kependidikan.
“Ini yang banyak PPPK, tetapi lebih banyak kesehatan dan kependidikan. Padahal kita butuh tenaga teknis, sementara PPPK tenaga teknis tidak boleh. Nah ini yang susah,” katanya.
Dirinya tak mau kesenjangan usia pada 2000-an antara eselon II dan eselon III yang membuat kekosongan jabatan terjadi kembali.
Dasar itulah yang mendorong Mbak Ita untuk menyiasati dengan melakukan perencanaan melalui peningkatan kompetensi SDM.
Selain Bappeda Kota Semarang yang melakukan perencanaan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) pun juga melakukan pemantauan SDM berpengalaman.
“Ini yang menjadikan salah satu handicap, tetapi kami bilang ke teman-teman di BKPP untuk cari cara menyaring. Sebenarnya ada teman-teman ASN, mereka sudah berpengalaman, cuma tinggal menggerakkan atau kita pilah-pilah lagi kompetensinya,” ujarnya.(ksm)
