Semarang, UP Radio – Sejumlah tenaga non aparatur sipil negara (non ASN) di lingkup Pemerintah Kota Semarang telah menjalani seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, ada 4.078 non ASN melamar PPPK pada tahap I dengan memperebutkan 2.654 formasi.
Dari hasil proses seleksi, sebanyak 2.324 non ASN dinyatakan lolos menjadi PPPK. Sementara, 1.733 orang dinyatakan tidak lolos. 
Namun ternyata, sejumlah Non ASN Pemkot Semarang diterima PPPK di dinas teknis yang tidak sesuai kompetensi.
Informasi yang di himpun, beberapa pegawai non ASN di dinas teknis terpental dari dinasnya alias tidak diterima sebagai PPPK dan diisi oleh non ASN dari dinas lain.
Diantaranya, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) kemasukan 17 orang dari eksternal. Begitu pula di Disperkim, ada 20 orang eksternal yang masuk ke Disperkim. Sementara, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menjadi dinas terbanyak menerima PPPK dari eksternal yakni 95 orang.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPU Kota Semarang, Adityo Gineung Pratidina mengatakan, jumlah seluruh non ASN di DPU sebanyak 426 orang. Jumlah formasi PPPK di DPU sebanyak 365 formasi. Dari hasil seleksi, ada 95 orang yang diterima PPPK di DPU merupakan non ASN dari luar dinasnya.
“Ternyata, kita kemasukan 88 orang yang belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan DPU. Yang tujuh tidak begitu masalah,” sebut Adit, Kamis (9/1/2025).
Menurut Adit, DPU merupakan OPD yang langsung melalukan pelayanan kepada masyarakat. Di UPTD Peralatan, ada operator alat berat. Ada pula operator pompa. Jika tidak diisi oleh tenaga yang berkompeten di bidangnya akan menghambat pelayanan terhadap masyarakat.
“Operator memegang alat berat. Sebagian lagi operator pompa, menjalankan pompa, membersihkan persamapahan, saluran.
Ada mandor yang biasa di tempat kami disebut tenaga bebek atau slulup ke got-got,” rincinya.
Pihaknya pun menunggu kebijakan dari pimpinan agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu. Apalagi, tenaga-tenaga di DPU memegang peran penting dalam pengendalian banjir.
“Kalau harus pelatihan, tentu butuh waktu dan biaya. Kita tidak memungkinkan pelayanan menunggu orang pelatihan dulu. Tupoksi kami menanggulangi genangan dan banjir rob,” tambahnya.
Sementara di Dinas Damkar hal serupa juga terjadi. Sekretaris Dinas Damkar Kota Semarang, Ade Bhakti Ariawan mengatakan, jumlah non ASN Damkar sebanyak 216 orang. Sedangkan, lowongan sebanyak 186 orang.
Dia berharap, seluruh lowongan bisa diisi oleh non ASN Damkar yang sudah memiliki kompetensi sesuai bidang. Namun ternyata,, ada 17 orangdari OPD lain.
Padahal formasi yang tertera pada seleksi PPPK yakni seksi layanan operasi. Operasi di Damkar meliputi operasi pemadaman dan nonpemadaman.
Jika PPPK dari OPD lain tetap harus masuk di Damkar, menurutnya, perlu ada pelatihan. Biasanya, pelatihan digelar oleh Kementerian Dalam Negeri. Tentu saja, perlu biaya dan waktu.
“Jangan-jangan ketemu api takut. Belum lagi megang ular, biawak, tawon. Kalau harus ada pelatihan butuh waktu, bagaimana layanan ke masyarakat,” ujarnya.
Ade menerangkan, pegawai Damkar memiliki setfitikasi FF1 atau pemadam pemula. Pegawai damkar memiliki kompetensi baik pemadaman maupun nonpemadaman. Maka, perlu adanya kebijakan dari pimpinan menyikapi PPPK yang diterima di dinas yang tidak sesuai kompetensi.
“Ini mendapatkannya nggak cuma-cuma. Orang dari luar masuk kesini kami pertanyakan kompetensinya. Ada satu orang masuk ke kesretariat. Itu tidak masalah karena hampir sama dengan OPD lain. Tapi, yang 16 orang ini pasti belum punya apa-apa. Megang selang aja ada tekniknya. Belum hal lain bidang pencegahan pemeriksaan. Perlu ada kebijakan dari pimpinan,” terangnya. (ksm)
