Semarang, UP Radio – Pemerintah Kota Semarang melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp 5,52 triliun. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 5,46 triliun.
Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, berkomitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target mencapai Rp 3,82 triliun.
Rincian target PAD meliputi pajak daerah sebesar Rp 3,04 triliun, retribusi daerah sebesar Rp 668,8 miliar. Juga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebesar Rp 84,3 miliar, dan PAD lain-lain yang sah sebesar Rp 12,3 miliar. 
Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan proyeksi mencapai Rp 1,46 triliun. Serta dengan transfer antar daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 231 miliar.
“Alhamdulillah, kami telah menyampaikan rancangan APBD 2025. Beberapa hal telah menjadi perhatian rekan-rekan DPRD Kota Semarang,” terang Mbak Ita, sapaan akrabnya, usai rapat paripurna pada Rabu, 20 November 2024.
Mbak Ita menjelaskan, peningkatan PAD akan ia lakukan dengan beberapa langkah. Termasuk penerapan digitalisasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi.
“Kami percaya bahwa optimalisasi digitalisasi, seperti dalam pengelolaan pajak parkir dan pajak bahan bakar, akan meningkatkan PAD. Meskipun selama ini masih terdapat praktik ‘umpet-umpetan’,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa meski terdapat biaya administrasi dalam penggunaan Electronic Data Capture (EDC), mulai 1 Desember. Bank Indonesia akan membebaskan biaya administrasi untuk transaksi di bawah Rp 500 ribu. “Dengan kebijakan ini, kami harap dapat memaksimalkan potensi pendapatan,” ucapnya.
Dalam upaya menagih piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemkot Semarang berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
“Kami pastikan tidak ada kenaikan PBB meski NJOP mengalami peningkatan. Kajian dan arahan dari KPK sudah kami terima terkait hal ini,” jelasnya.
Rencana total belanja daerah Kota Semarang pada 2025 diproyeksikan Rp 5,57 triliun. Dengan rincian belanja operasional sebesar Rp 4,42 triliun, belanja modal sebesar Rp 1,07 triliun, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 76,5 miliar.
Sekretaris Fraksi PKS, Ali Umar Dhani, mengapresiasi peningkatan PAD namun menyoroti alokasi belanja sektor kesehatan. “Kami meminta agar layanan kesehatan diperbaiki dan akses layanan kesehatan makin meningkat. Terutama untuk masyarakat kurang mampu,” paparnya.
Sementara, Syaiful Bahri, Sekretaris Fraksi PKB, menekankan perlunya optimalisasi retribusi dari sektor non-pajak. “Retribusi dari sektor parkir masih memiliki potensi besar untuk lebih meningkat. Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan pajak PBB, yang seringkali berat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman mengatakan, masukan dari anggota dewan dalam rapat paripurna terkait RAPBD Kota Semarang.
“Menurut saya memang harus ada masukan dari temen temen dewan, fraksi fraksi untuk RAPBD 2025. Termasuk menyoroti perihal PBB, NJOP, dan sebagainya,” ujar Pilus, sapaannya. (ksm)
