Pemkot Semarang Percepat Perbaikan Jalan Jembawan, Betonisasi Segera Dimulai
Semarang, UP Radio - Pemerintah Kota Semarang bersiap memulihkan Jalan Jembawan di Kelurahan Kalibanteng Kulon yang sebelumnya mengalami kerusakan parah hingga sebagian badan jalan hilang akibat dampak banjir dan kerusakan tanggul.
Perbaikan jalan dilakukan setelah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana menyelesaikan rehabilitasi tanggul yang retak dan menyebabkan amblesnya akses jalan permukiman tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Suwarto, mengatakan proses penanganan tanggul yang menjadi kewenangan pemerintah pusat telah selesai dilakukan sehingga kini fokus beralih pada pemulihan infrastruktur jalan.
“Tanggul yang rusak sudah diperbaiki oleh BBWS. Selanjutnya jalan yang sempat ambles akan ditangani oleh Pemerintah Kota Semarang,” kata Suwarto, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, pekerjaan pembangunan kembali jalan akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang sesuai pembagian kewenangan yang berlaku.
“Penanganan jalan nanti dilakukan oleh Disperkim karena masuk wilayah tugas mereka. Tujuannya mengembalikan kondisi jalan seperti sebelum mengalami kerusakan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, memastikan akses jalan yang terdampak akan dibangun kembali dengan kualitas yang lebih baik sesuai arahan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti.
“Pekerjaan tanggul sudah selesai. Sesuai arahan Ibu Wali Kota, jalan akan dikembalikan seperti semula bahkan dibuat lebih baik agar lebih nyaman dan aman digunakan warga,” kata perempuan yang akrab disapa Pipie tersebut.
Ia menjelaskan Jalan Jembawan akan diperkuat melalui pekerjaan betonisasi yang menggunakan anggaran pemeliharaan milik Disperkim Kota Semarang.
“Nanti jalannya akan kami beton menggunakan anggaran pemeliharaan yang tersedia,” ujarnya.
Pipie menambahkan, kerusakan jalan akibat banjir dan gangguan pada tanggul tidak hanya terjadi di satu lokasi. Namun, proses perbaikannya harus menyesuaikan dengan penanganan infrastruktur sungai yang sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Banyak jalan lingkungan yang membutuhkan perbaikan karena terdampak banjir atau kerusakan tanggul. Namun kami harus berkoordinasi lebih dulu dengan BBWS karena sekitar 30 persen sungai di Kota Semarang merupakan kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya. (KSM)
