Semarang, UP Radio – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menghadapi masalah serius, terkait kekurangan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 3 ribu ASN.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengungkapkan Pemkot Semarang telah berulangkali menyampaikan hal tersebut, namun hingga kini belum mendapatkan tanggapan serius dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan) RI.
Hal tersebut terbukti, beber Hendi, saat pekan lalu kedatangan Anggota DPR Komisi II di Balaikota Semarang terungkap jika Kemenpan sudah mulai merekrut ratusan ribu ASN namun kuotanya tidak untuk Pemkot Semarang. 
“Saya rasa itu yang terjadi di Kota Semarang, saya heran kemarin waktu ketemu Anggota Komisi II, mereka mengatakan, lho di Kemenpan ada pengadaan sekian ratus ribu ASN. Itu, gimana supaya kita dapat? konon katanya yang dapat daerah-daerah diluar sana, tapi kondisi riilnya seperti itu sehingga kami mensiasati untuk ASN yang ada. Ini jadi problem serius,” tegas Hendi.
Hendi pun mempersilahakan kepada warga masyarakat untuk mengcross-cek sendiri fakta di lapangan jika di beberapa kelurahan mengalami banyak kekurangan pegawai ASN di lapangan.
“Jenengan coba cek di kelurahan-kelurahan, satu lurah, satu Seklur (Sekretaris Lurah), satu Kasie (Kepala Seksi) terus nggak punya Staf, Kasienya itu koordinasi warga, ngetik sendiri. Apakah itu nggak bisa jalan Pak Wali? Ya bisa jalan tapi nggak kenceng jalanya karena dia harus ngurusi administrasi, ngurusi kebijakan, ngurusi macem-macem,” ujarnya.
Tak putus asa, Hendi akan terus berupaya untuk mengajukan penambahan pegawai baik ke Kemenpan RI maupun ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“Jadi saya rasa kami akan terus menyurati Menpan, akan terus menyurati juga kepada Pak Gubernur supaya menjadi perhatian serius. Delapan tahun kita hampir kehilangan 8.000-an PNS, yang masuk cuman 3.000. Idealnya, harus sampai 3000 tapi saya rasa kalau sampai ke arah 3000 dalam waktu singkat akan membebani anggaran, jadi bertahap saja, kita bisa nambah 500 dalam waktu dekat sudah sangat membantu,” jelas Hendi.
Untuk menutupi kekurangan pegawai ASN ini, Hendi pun menerapkan strategi dengan merekrut beberapa tenaga Non ASN untuk bekerja di lingkungan Pemkot Semarang. Namun demikian, pihaknya saat ini sangat mendesak masih memerlukan tenaga profesional, staff ahli dan pemikir yang tidak boleh bersifat sebagai pegawai Non ASN.
“Kami punya celah dengan merekrut Non ASN, tapi Non ASN tidak semua wilayah bisa kita masukin. Non ASN, sifatnya hanya untuk kegiatan-kegiatan tenaga kasar seperti Clening Service, Tenaga Taman, operator pompa. Nah yang pemikir-pemikir kita nggak boleh Non ASN, standartnya Non ASN kan UMK, pemikir-pemikir kalau dikasih UMK mana mau? Masa Profesor, ayo kita butuh kami taruh di Dinas PU yah, gajine berapa? 2,3 juta ya nggak mau,” pungkas Hendi.
