Semarang, UP Radio – Upaya mengentaskan kawasan kumuh terus dilakukan oleh Pemkot Semarang. Beberapa program dilaksanakan, untuk mengurangi areal kawasan kumuh di Ibu Kota Jawa Tengah. Di antaranya dengan pembangunan infrastruktur, pembenahan saluran air dan sanitasi lingkungan, serta program lainnya terkait edukasi ke masyarakat.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengungkapkan, upaya mengentaskan kawasan permukiman kumuh pun mulai menunjukkan hasil. Tercatat, sekitar 200 hektare kawasan kumuh di Kota Semarang hilang pada 2023.
Mbak Ita, sapaan akrabnya mengatakan, jumlah areal kumuh di Kota Semarang tinggal 178,11 hektare. Angka tersebut, menurutnya, akan makin menurun tahun demi tahun ke depan. 
“Kami bisa menghapus atau menangani sekitar 200 hektare kawasan kumuh Kota Semarang pada tahun 2023. Kini tinggal 178,11 hektare,” katanya, saat rapat Arah Pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan RPJPD Tahun 2025-2045 di Balai Kota Semarang, Kamis (25/1/2023).
Mbak Ita mengaku, selalu memperhatikan kawasan-kawasan permukiman yang masih masuk kategori kumuh. Dia menyebut, perhatiannya sering kali dianggap berlebihan. Kendati begitu, jurus yang dicap “cerewet” tersebut ternyata ampuh menurunkan jumlah areal kumuh.
“Tetapi harus dengan cerewet, mungkin dibilang wali kotanya galak, judes, tetapi yang penting kawasan kumuhnya hilang,” kata perempuan pertama yang menjadi Wali Kota Semarang tersebut.
Sejalan dengan penghapusan kawasan kumuh, Mbak Ita menyatakan terus melakukan peningkatan sanitasi lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui program kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang sedang digodok di Kementerian Keuangan.
“Kemarin kami terhambat karena beberapa kendala, tetapi sekarang sudah dilakukan proses itu di Kementerian Keuangan. Pada 2024 KPBU ni akan dimulai prosesnya,” katanya.
Dengan begitu, kata Mbak Ita, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) berkapasitas 18 megawatt di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang Kota Semarang akan terwujud pada 2027 mendatang. Pihaknya juga telah meminta dorongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal upaya penghapusan kawasan kumuh di Kota Semarang.
Dia menjelaskan, upaya penghapusan kawasan kumuh menjadi salah satu visi pembangunan Kota Semarang pada 2025 hingga 2045 ke depan. Adapun visi pembangunan yaitu, “Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan”.
“Sebagai kota metropolitan, Semarang akan menjadi simpul pelayanan dalam konstelasi regional maupun nasional,” katanya.
Menurutnya, kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan tempat untuk beraktivitas, dilihat dari aspek fisik, misalnya fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang. Termasuk aspek non-fisik, seperti hubungan sosial, aktivitas ekonomi.
Pada sisi maju, Mbak Ita menjelaskan, perekonomian berdaya saing tinggi harus berbasis riset, modern dalam tingkat peradaban tinggi tentang penguasaan teknologi, serta inovatif dalam implementasinya.
Begitu pula berkelanjutan yang bertumpu pada proses pembangunan yang tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Pembangunan yang mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial yang layak bagi kehidupan.
“Dengan memperhatikan prinsip bahwa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat juga dinikmati oleh generasi yang akan datang,” ujarnya. (Ksm)
