OJK Perpanjang Kebijakan Buyback Saham hingga Juni 2027
Jakarta, UP Radio – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat reformasi pasar modal Indonesia melalui tiga kebijakan strategis, yakni memperpanjang kebijakan pembelian kembali saham (buyback) tanpa persetujuan RUPS hingga Juni 2027, meningkatkan transparansi kepemilikan saham, serta memperketat pengawasan transaksi tidak wajar.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan, langkah tersebut bertujuan menjaga stabilitas perdagangan, melindungi investor, dan meningkatkan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.
“Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada emiten dalam merespons dinamika pasar sekaligus mendukung stabilitas perdagangan dan kepercayaan investor,” kata Hasan dalam jumpa pers bersama direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin.
Selain memperpanjang kebijakan buyback, OJK mendorong penyempurnaan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC) untuk meningkatkan transparansi kepemilikan saham. Pengawasan perdagangan juga diperkuat guna mendeteksi transaksi tidak wajar dan indikasi perdagangan terkoordinasi.
Di tengah tekanan pasar setelah pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 4,9 persen selama perdagangan 19–23 Oktober 2026 dan ditutup pada level 5.439,2.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik juga menyampaikan bahwa FTSE Russell tetap menetapkan Indonesia sebagai Secondary Emerging Market dan tidak memasukkannya dalam daftar pantau penurunan status (watchlist).
Sementara itu, sepanjang 2026, OJK telah menjatuhkan denda hasil pemeriksaan kasus sebesar Rp2,23 triliun kepada 166 pihak. OJK juga mengenakan denda keterlambatan Rp293,78 miliar kepada 805 pihak.
OJK menegaskan reformasi pasar modal akan terus berlanjut melalui penguatan transparansi, integritas perdagangan, tata kelola, dan penegakan hukum untuk mewujudkan pasar modal Indonesia yang sehat, transparan, dan terpercaya. (shs)
