OJK Perkuat Pengawasan, Denda Pelanggaran Pasar Modal Tembus Rp2,23 Triliun
Jakarta, UP Radio – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Sepanjang 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2,23 triliun kepada 169 pihak atas berbagai pelanggaran di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon.
Langkah tegas tersebut dilakukan untuk memperkuat integritas industri jasa keuangan, menjaga stabilitas pasar, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap investor dan masyarakat.
Dalam hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Oktober 2026 yang disampaikan di Jakarta, Kamis (5/11/2026), OJK juga mencatat telah menjatuhkan enam sanksi pencabutan izin, satu pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), delapan pembekuan izin, 27 peringatan tertulis, serta lima perintah tertulis.
Khusus selama Oktober 2026, total denda yang dikenakan mencapai Rp2,12 triliun. Sebagian besar berasal dari penindakan kasus perdagangan saham DSSA sebesar Rp1,5 triliun, serta pelanggaran dalam proses penawaran umum perdana saham BREN sebesar Rp500 miliar dan CUAN sebesar Rp100 miliar.
OJK memastikan seluruh denda utama senilai Rp2,1 triliun tersebut telah dibayar lunas pada 23 dan 28 Oktober 2026.
Penindakan juga berlanjut pada sejumlah kasus lainnya. Pada 4 November 2026, OJK menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak terkait perdagangan saham PANR, pelanggaran ketentuan pasar modal oleh direksi BOGA, serta pelanggaran oleh Lianiwati selaku pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).
Dalam kasus PANR, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah sebesar Rp5,07 miliar, melarang pihak terkait beraktivitas di pasar modal, serta memerintahkan penutupan sejumlah rekening efek. Sementara dalam kasus BOGA, dijatuhkan denda Rp2,47 miliar. Adapun Lianiwati dikenai larangan beraktivitas di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon selama 10 tahun.
Di tengah penguatan pengawasan, OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional masih terjaga meskipun menghadapi tekanan ekonomi global dan ketidakpastian pasar keuangan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,47 persen secara tahunan. Sementara itu, penyaluran kredit perbankan hingga September 2026 mencapai Rp9.245 triliun atau tumbuh 13,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat 8,22 persen menjadi Rp10.492 triliun. Kualitas kredit perbankan tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau NPL gross sebesar 2,07 persen.
Di sisi perlindungan konsumen, OJK bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) terus menggencarkan pemberantasan praktik keuangan ilegal. Sepanjang 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, sebanyak 1.489 entitas, penawaran, dan aktivitas keuangan ilegal telah ditemukan dan dihentikan.
Jumlah tersebut terdiri atas 1.199 pinjaman online ilegal, 250 penawaran investasi ilegal, 38 gadai swasta ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya.
Sementara itu, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 737.686 laporan penipuan sejak mulai beroperasi pada November 2024 hingga 28 Oktober 2026. Dari 1.471.112 rekening yang dilaporkan, sebanyak 743.589 rekening berhasil diblokir dengan total dana korban yang diblokir mencapai Rp967,5 miliar.
IASC juga berhasil mengembalikan dana korban penipuan sebesar Rp208,9 miliar yang berasal dari rekening pada 24 bank. (rls)
OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan, meningkatkan penegakan hukum, serta memberantas berbagai praktik keuangan ilegal. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan industri jasa keuangan nasional yang sehat, transparan, dan berintegritas.
