OJK Perketat Pengawasan Pasar Modal, Denda Pelanggaran Capai Rp2,5 Triliun
Semarang, UP Radio – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tancap gas membenahi pasar modal Indonesia. Transparansi kepemilikan saham diperkuat, aturan saham beredar di publik diperketat, dan penegakan hukum terus digencarkan demi menjaga kepercayaan investor di tengah sorotan dunia internasional.
Reformasi ini menjadi semakin penting setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan konsultasi mengenai potensi perubahan klasifikasi pasar Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. OJK menegaskan, pengumuman tersebut belum merupakan keputusan final dan akan dijawab melalui pembenahan pasar modal yang konkret serta berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi bersama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam dialog bersama investor institusional domestik dan internasional yang diselenggarakan Mandiri Sekuritas secara daring, Selasa (20/10/2026). Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jefry Hendrik turut hadir dalam dialog tersebut.
Friderica menegaskan, kepercayaan investor tidak cukup dibangun melalui janji, tetapi harus dibuktikan dengan perubahan nyata yang dapat diukur. Karena itu, OJK berkomitmen menjadikan pasar modal Indonesia lebih adil, transparan, kompetitif, dan memiliki kredibilitas di tingkat global.
“Kepercayaan investor harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. OJK berkomitmen membangun pasar modal Indonesia yang adil, transparan, kompetitif, dan memiliki kredibilitas global. Fokus kami adalah memastikan reformasi memberikan hasil nyata dan terukur bagi peningkatan kualitas pasar serta kepercayaan investor,” ujar Friderica.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, pasar modal Indonesia masih memiliki fondasi yang kuat. Kapitalisasi pasar tercatat sekitar 589 miliar dolar AS, terbesar kedua di ASEAN, dengan jumlah investor mencapai 31,1 juta.
Kinerja perusahaan tercatat juga menunjukkan pertumbuhan positif. Dalam periode 12 bulan hingga Juni 2026, pendapatan perusahaan meningkat 15,9 persen, sedangkan laba bersih tumbuh 16,3 persen.
Untuk memperkuat daya tarik pasar, OJK bersama BEI dan seluruh lembaga penyelenggara mandiri atau Self-Regulatory Organizations (SRO) menjalankan delapan program aksi prioritas reformasi pasar modal.
Salah satu langkah penting adalah meningkatkan ketentuan minimum free float atau porsi saham yang beredar di publik menjadi 15 persen secara bertahap. Kebijakan ini diharapkan memperluas ketersediaan saham untuk diperdagangkan dan mendukung peningkatan likuiditas pasar.
OJK juga memperkuat keterbukaan kepemilikan manfaat akhir (beneficial ownership), memperluas klasifikasi investor dari sembilan menjadi 39 kategori, serta mewajibkan keterbukaan informasi kepemilikan saham di atas satu persen. Selain itu, publikasi daftar High Shareholding Concentration (HSC) ditujukan untuk meningkatkan transparansi mengenai konsentrasi kepemilikan saham.
Hasan menekankan, seluruh kebijakan tersebut harus diterapkan secara konsisten agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh investor. Reformasi tidak boleh berhenti pada perubahan aturan, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas perdagangan, memperkuat integritas, dan membuat pasar modal Indonesia semakin menarik bagi investasi.
Mengenai perkembangan MSCI, Hasan menjelaskan bahwa pengumuman pada 15 Oktober 2026 masih merupakan tahap konsultasi terkait kemungkinan perubahan klasifikasi pasar Indonesia. MSCI membuka kesempatan penyampaian masukan hingga 30 April 2027, sedangkan keputusan akhir dijadwalkan pada 30 Juni 2027.
OJK menghormati independensi penilaian MSCI dan terus menjalin komunikasi untuk memastikan perkembangan reformasi pasar modal Indonesia dipertimbangkan secara menyeluruh. Sepanjang Februari hingga Oktober 2026, OJK telah melakukan komunikasi dan pertemuan dengan MSCI sebanyak 16 kali.
Di sisi lain, OJK juga mempertegas pengawasan terhadap pelanggaran di pasar modal. Pada 16 Oktober 2026, OJK mengumumkan sanksi administratif berupa denda sekitar Rp2,1 triliun dalam kasus yang melibatkan perdagangan saham DSSA, BREN, dan CUAN.
Hasan menjelaskan, proses pemeriksaan kasus tersebut telah berjalan jauh sebelum pengumuman MSCI. Penegakan hukum dilakukan sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan untuk menjaga integritas pasar, memberikan kepastian kepada investor, dan mencegah terulangnya pelanggaran.
Sepanjang 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 971 pihak dengan total denda sekitar Rp2,5 triliun. OJK juga telah menyelesaikan 41 pemeriksaan kasus dan masih menangani 122 kasus lainnya dalam proses penegakan hukum.
Angka tersebut menegaskan bahwa penguatan integritas menjadi salah satu prioritas OJK dalam membangun pasar modal yang sehat. Penindakan diharapkan memberikan efek jera sekaligus menunjukkan bahwa setiap pelanggaran akan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Ke depan, OJK bersama SRO akan memusatkan perhatian pada penerapan ketentuan free float, penyempurnaan mekanisme pembobotan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), peningkatan transparansi kepemilikan, serta perbaikan kualitas perusahaan tercatat.
Koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan kesinambungan reformasi. Hal tersebut turut menjadi perhatian dalam pertemuan Presiden Republik Indonesia bersama OJK dan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 19 Oktober 2026.
Friderica menegaskan, dialog dengan investor akan terus dilakukan untuk menyerap masukan dan rekomendasi yang dapat menyempurnakan kebijakan. OJK ingin memastikan bahwa langkah reformasi benar-benar menjawab kebutuhan pasar, bukan sekadar memenuhi tuntutan sesaat.
Melalui pembenahan regulasi, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang konsisten, OJK menargetkan pasar modal Indonesia semakin likuid, kredibel, dan kompetitif. Upaya ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk menjaga kepercayaan investor serta memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan pasar keuangan global. (shs)
