OJK Gebuk Manipulator Pasar Modal! Pelanggar Saham PANR dan BOGA Kena Sanksi Berat
Jakarta, UP Radio – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggebrak pasar modal dengan menjatuhkan sanksi tegas terhadap sejumlah pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Tiga kasus menjadi sasaran penindakan, mulai dari manipulasi perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR), laporan keuangan menyesatkan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA), hingga pemalsuan laporan portofolio nasabah oleh mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).
Langkah tegas ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku pasar modal agar tidak bermain-main dengan integritas perdagangan dan kepercayaan investor.
Dalam kasus manipulasi saham PANR selama periode 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023, OJK menemukan praktik transaksi yang menciptakan gambaran semu aktivitas perdagangan dan memengaruhi pembentukan harga saham.
Pemeriksaan mengungkap keterlibatan Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia. Aktivitas tersebut melibatkan 20 rekening nasabah serta komunikasi antar pihak yang bertujuan menjaga pergerakan harga saham PANR agar tidak mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran sebenarnya.
Dari praktik tersebut, OJK menghitung keuntungan tidak sah mencapai Rp5.073.291.914. Satrijanto Tirtawisata diperintahkan mengembalikan seluruh keuntungan tersebut. Sementara Melani dan Upita Amalia masing-masing dilarang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama lima tahun.
OJK juga memerintahkan sejumlah perusahaan efek menutup rekening efek milik 18 pihak yang teridentifikasi terkait aktivitas perdagangan tersebut.
Penindakan berikutnya menyasar tiga anggota Direksi BOGA, yakni Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein. Ketiganya dinilai bertanggung jawab atas penyajian informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam laporan keuangan perusahaan periode 2017 hingga 2020.
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pencatatan uang muka yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).
OJK menjatuhkan denda masing-masing Rp825 juta kepada ketiga direksi tersebut. Total denda yang dikenakan mencapai Rp2,475 miliar.
Sementara itu, dalam kasus terpisah, OJK menjatuhkan larangan beraktivitas selama 10 tahun kepada Lianiwati, mantan pemegang izin WPPE.
Sanksi tersebut diberikan setelah OJK menemukan pemalsuan laporan portofolio nasabah dan transaksi penjualan saham tanpa instruksi atau perintah dari nasabah. Tindakan ini dinilai melanggar ketentuan pasar modal serta prinsip integritas dalam perlindungan aset nasabah.
OJK menegaskan, manipulasi perdagangan saham, penyampaian informasi menyesatkan, dan penyalahgunaan kewenangan merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak mekanisme pasar serta menggerus kepercayaan investor.
Penegakan hukum ini tidak sekadar memberikan hukuman kepada pihak yang melanggar, tetapi juga menjadi upaya menciptakan efek jera dan mencegah praktik serupa terulang.
OJK memastikan pengawasan transaksi efek, keterbukaan informasi, dan tata kelola perusahaan terbuka akan terus diperkuat. Seluruh pelaku pasar modal juga diingatkan untuk mengedepankan integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap aturan demi menjaga pasar modal Indonesia tetap sehat, transparan, dan terpercaya. (rls
