OJK Gebrak Pasar Modal! Denda Pelanggaran Saham DSSA, BREN, dan CUAN Tembus Rp2,1 Triliun
Semarang, UP Radio – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi denda fantastis senilai total Rp2,1 triliun kepada pihak-pihak yang terlibat pelanggaran di pasar modal terkait saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Langkah tegas ini menyusul temuan OJK mengenai dugaan manipulasi perdagangan saham DSSA serta pelanggaran dalam proses pemesanan dan penjatahan saham BREN dan CUAN. Penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas pasar modal dan melindungi investor dari praktik perdagangan yang melanggar ketentuan.
Denda terbesar dijatuhkan terkait perdagangan saham DSSA, yakni Rp1,5 triliun. Sementara itu, pelanggaran dalam penjatahan saham BREN dikenai denda Rp500 miliar, sedangkan pihak-pihak terkait penjatahan saham CUAN dikenai denda Rp100 miliar.
Dalam pemeriksaan perdagangan saham DSSA selama periode 2024 hingga 2026, OJK menemukan tindak pidana manipulasi pasar yang dilakukan nasabah perorangan dan institusi melalui sejumlah anggota bursa. Praktik tersebut disebut berlangsung secara terencana dan terstruktur hingga menyebabkan harga saham DSSA meningkat signifikan.
Untuk membongkar dugaan praktik tersebut, OJK menelusuri aliran dana dan meminta data serta dokumen dari anggota bursa terkait. OJK juga telah memanggil sedikitnya 12 direktur perusahaan efek, 15 individu, dan 11 badan hukum asing yang diduga berkaitan dengan transaksi saham DSSA.
Tak hanya menyasar pelaku transaksi, OJK turut menemukan bukti pelanggaran yang dilakukan direksi perusahaan efek. Atas temuan tersebut, regulator menindaklanjuti dengan pembekuan izin orang perseorangan terhadap direksi perusahaan efek terkait.
Sementara dalam kasus BREN dan CUAN, OJK menemukan fakta bahwa penjatahan saham dalam penawaran umum diduga telah direncanakan untuk kelompok pihak tertentu yang terkait dengan pemegang saham pengendali.
OJK juga menemukan tindakan menyesatkan dalam pemesanan saham, ketika sejumlah pihak yang terkait dengan pengendali perusahaan memperoleh penjatahan dalam jumlah sangat besar dengan mengaburkan identitas mereka.
Praktik tersebut berdampak pada terkonsentrasinya kepemilikan saham BREN dan CUAN pada kelompok tertentu. Akibatnya, jumlah saham yang beredar di pasar menjadi terbatas, sehingga berpotensi memengaruhi dinamika perdagangan saham kedua emiten tersebut.
Dalam proses penyelidikan, OJK meminta data dan dokumen dari sejumlah anggota bursa, penjamin emisi efek, dan bank kustodian. Sedikitnya lima direksi perusahaan efek, tiga bank kustodian, serta pihak yang terlibat dalam penjatahan pasti turut dipanggil untuk dimintai keterangan.
OJK juga menemukan adanya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari pelanggaran perdagangan saham DSSA maupun pemesanan saham BREN dan CUAN.
Penindakan terhadap tiga emiten ini menjadi bagian dari langkah lebih luas dalam membenahi pasar modal Indonesia. OJK bersama lembaga terkait di pasar modal atau Self-Regulatory Organization (SRO) mencatat sedikitnya 835 pihak telah dikenai hukuman, sanksi, dan tindakan penegakan hukum selama Januari hingga Oktober 2026.
OJK menegaskan, penegakan hukum akan terus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari reformasi pasar modal. Langkah ini diharapkan memperkuat transparansi, meningkatkan perlindungan investor, dan memastikan perdagangan saham berlangsung secara adil serta sesuai ketentuan yang berlaku. (irv)
