Semarang, UP Radio – Otoritas Jasa Keuangan menginisiasi kegiatan sarasehan pada minggu kedua bulan Ramadhan sebagai salah satu media komunikasi langsung antara OJK, Pemerintah Daerah, Perumus Kebijakan, Pelaku Industri Jasa Keuangan, serta stakeholder terkait untuk menghasilkan gagasan konkret untuk mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah dalam upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi Jawa Tengah.
Dalam sarasehan tersebut hadir sebagai narasumber Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia, Hery Gunardi.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso memgungkapkan berdasarkan data OJK per Februari 2021 total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp1.836,57 triliun, termasuk sektor perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah. 
“Market share perbankan dan IKNB syariah terhadap nasional masih di bawah 10% yaitu masing-masing sebesar 6,48% dan 4,37%. Sementara pasar modal syariah, market sharenya terhadap nasional sudah mencapai 17,29%,” papar Wimboh.
Wimboh menyampaikan, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih sangat besar, mengingat lebih dari 87% penduduk Indonesia (230 juta orang) adalah muslim dengan 56,7% populasinya tinggal di daerah perkotaan.
Hal tersebut didukung pula dengan nilai industri halal yang terus meningkat, pada tahun 2020 mencapai USD 3 Miliar. Indonesia juga dinobatkan sebagai Destinasi Wisata Halal terbaik di dunia menurut Global Moslem Travel Index 2019.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan, potensi pengembangan ekonomi syariah dari dana Zakat, Infaq, shodaqoh dan waqaf sangat besar. Dana ini tentunya dapat dimaksimalkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Selain market share yang relatif rendah dibanding konvensional, tantangan lain dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia diantaranya competitiveness produk/layanan dan tingkat literasi yang masih rendah, serta terbatasnya SDM untuk mendukung pengembangan sektor syariah.
“Tingkat literasi keuangan syariah hanya sebesar 8,93%, sementara indeks literasi nasional tercatat sebesar 38,03%,” tambah Ganjar.
Tantangan tersebut dapat dihadapi dengan strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah antara lain dengan penguatan Lembaga Keuangan Syariah melalui peningkatan permodalan dan SDM, integrasi ekosistem keuangan syariah dengan ekosistem digital dan Peningkatan literasi keuangan syariah melalui program edukasi dan riset.
Terkait optimalisasi peran keuangan syariah dalam perkonomian, para narasumber sepakat bahwa produk-produk keuangan khususnya perbankan syariah harus disiapkan lebih universal untuk semua kalangan dan memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan produk keuangan lainnya.
Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi menyampaikan, saat ini BSI masih dalam tahap merger aktivitas operasional setelah proses legal merger selesai pada tanggal 1 Februari 2021.
“BSI telah berkomitmen untuk melakukan pembenahan pasca merger sehingga bisa lebih efisien dan memberikan layanan yang kompetitif bagi masyarakat,” katanya.
Harry juga bergarap nantinya BSI harus lebih berperan sebagai pilar baru ekonomi indonesia serta memberi dukungan terhadap pemulihan ekonomi khususnya di Jawa Tengah. (shs)
