OJK dan TPAKD Jateng Perkuat Ekosistem Keuangan Inklusif untuk Dukung Lumbung Pangan Nasional
Semarang, UP Radio – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah bersama seluruh anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang mengangkat tema “Akselerasi Ekosistem Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan untuk Meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional” di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (18/6).
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menegaskan bahwa penguatan akses keuangan memiliki peran penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memperluas kesejahteraan masyarakat.
“TPAKD memiliki peran strategis dalam memperkuat keterhubungan sektor jasa keuangan dengan sektor riil. Untuk mendukung program TPAKD Tahun 2026, OJK mendorong penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, digitalisasi keuangan daerah, penguatan kolaborasi dengan industri jasa keuangan, serta evaluasi berbasis hasil dan dampak,” ujar Hidayat.
Menurut Hidayat, keberhasilan sektor keuangan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan tahunan, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam membaca dan memanfaatkan peluang ekonomi.
“Ukuran seberapa besar kontribusi sektor keuangan bukan hanya diukur dari peningkatan atau pertumbuhan dibanding tahun lalu, tetapi lebih forward looking, yaitu seberapa besar potensi pertumbuhan yang tersedia di daerah dapat diidentifikasi, disiapkan, dan dimanfaatkan secara maksimal. Jangan sampai kehilangan kesempatan tumbuh padahal potensi yang ada sangat besar,” katanya.
Ia menambahkan bahwa fokus bersama ke depan adalah menyiapkan ekosistem pertumbuhan lintas sektor agar layanan keuangan dapat tersalurkan secara optimal.
“Fokus dan prioritas bersama adalah menyiapkan ekosistem pertumbuhan di seluruh sektor, baik sektor riil, investasi, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, hingga penyiapan SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan agar sektor keuangan dapat menyalurkan layanan secara maksimal dengan risiko yang terukur dan terkelola dengan baik,” lanjutnya.
Rakorda dan Rapat Pleno TPAKD Tahun 2026 dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa akses pembiayaan menjadi faktor penting untuk memperkuat pertumbuhan wirausaha di daerah.
“Berdasarkan data tahun 2026, jumlah wirausaha di Jawa Tengah mencapai 4,93 juta orang, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 3,69 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 25,76 persen dari total wirausaha di Pulau Jawa dan berkontribusi sebesar 15,25 persen terhadap total wirausaha nasional,” ujar Luthfi.
Menurutnya, peningkatan jumlah wirausaha menunjukkan semakin kuatnya fondasi ekonomi daerah.
“Peningkatan tersebut menunjukkan semakin berkembangnya ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan kewirausahaan nasional. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat guna meningkatkan akses pembiayaan, literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong pengembangan usaha yang produktif dan berkelanjutan bagi UMKM dan wirausaha,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk Pengembangan Keuangan Inklusif di Jawa Tengah. Deklarasi ini menjadi bentuk komitmen memperkuat kolaborasi untuk memperluas akses keuangan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Johan Hadiyanto melaporkan sejumlah capaian program TPAKD sepanjang tahun 2025. Program GENCARKAN menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui 4.008 kegiatan edukasi keuangan. Program Ayo Jateng Menabung (KEJAR) mencatat 8,64 juta rekening pelajar dengan total simpanan mencapai Rp1,88 triliun.
Di bidang pembiayaan, Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir telah menjangkau 75.173 debitur dengan outstanding Rp1,45 triliun. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mencapai Rp48,73 triliun kepada lebih dari 1,17 juta debitur, termasuk Rp12,57 triliun yang disalurkan ke sektor pertanian.
“Berdasarkan evaluasi, Program TPAKD Tahun 2026 dapat difokuskan pada akselerasi ekosistem keuangan inklusif dan berkelanjutan untuk meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional melalui perluasan akses pembiayaan sektor pangan, digitalisasi transaksi, optimalisasi KUR dan pembiayaan mikro, perluasan asuransi dan mitigasi risiko, literasi dan pelindungan konsumen, serta pendampingan pelaku usaha agar semakin bankable, produktif, dan berdaya saing,” ujar Johan.
Ke depan, TPAKD Jawa Tengah akan memprioritaskan penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perumahan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, percepatan digitalisasi transaksi non-tunai, perluasan pembiayaan UMKM, penguatan program anti rentenir, peningkatan tabungan pelajar, hingga pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). (shs)
