OJK Cabut Izin Porto Ventura Kapital, Debitur dan Kreditur Diminta Perhatikan Haknya
Semarang, UP Radio – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Porto Ventura Kapital (PT PVK) setelah perusahaan modal ventura tersebut dinyatakan tidak dapat disehatkan. Keputusan ini menjadi bagian dari langkah pengawasan OJK untuk menjaga kesehatan industri jasa keuangan sekaligus memastikan penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan kepada pihak-pihak terkait.
Pencabutan izin usaha PT PVK ditetapkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-59/D.06/2026 tertanggal 25 September 2026. Perusahaan tersebut beralamat di Tower B Lantai 3, 18 Parc Place SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52–53, Jakarta Selatan.
OJK menjelaskan, keputusan pencabutan izin diambil setelah PT PVK tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi penyebab penetapan status pengawasan khusus. Padahal, OJK telah memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rencana tindak yang ditetapkan.
Namun, hingga batas waktu pengawasan khusus berakhir, upaya perbaikan tersebut belum mampu mengatasi permasalahan perusahaan. Kondisi itu membuat PT PVK ditetapkan sebagai perusahaan yang tidak dapat disehatkan.
Keputusan tersebut mengacu pada Peraturan OJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 25 Tahun 2025.
Setelah izin usahanya dicabut, PT PVK dilarang menjalankan kegiatan usaha di bidang perusahaan modal ventura. Meski demikian, perusahaan tetap wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada debitur, kreditur, maupun pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
OJK juga mewajibkan PT PVK menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha. Rapat tersebut harus memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan sekaligus membentuk tim likuidasi.
Selain itu, PT PVK wajib memberikan informasi yang jelas kepada debitur, kreditur, dan pihak berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban mereka.
Untuk memastikan pelayanan tetap berjalan, perusahaan harus menunjuk penanggung jawab dan pegawai sebagai gugus tugas serta pusat layanan bagi debitur dan masyarakat hingga tim likuidasi terbentuk. Penunjukan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat lima hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha diterima.
OJK menegaskan, langkah pengawasan hingga pencabutan izin usaha ini dilakukan untuk menegakkan ketentuan yang berlaku, mendorong terciptanya industri perusahaan modal ventura yang sehat, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Bagi debitur dan masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai penyelesaian hak dan kewajiban PT Porto Ventura Kapital, dapat menghubungi perwakilan perusahaan melalui email portoventurakapital@gmail.com. (*)
