OJK Buka Jalan Pembiayaan Hijau, IKM Jateng Didorong Makin Kompetitif
Semarang, UP Radio – Transformasi menuju industri yang lebih ramah lingkungan kini bukan lagi sekadar tuntutan, tetapi mulai menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha.
Melihat peluang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong semakin terbukanya akses pembiayaan hijau bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Jawa Tengah.
Upaya itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pembiayaan Hijau Industri Jasa Keuangan bertema “Kolaborasi Strategis: Mengurai Hambatan Pembiayaan Hijau pada Sektor Industri Kecil dan Menengah” yang digelar di Gedung Gradhika, Semarang, Senin (28/9).
Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Tengah, Taufik Andriawan, mengatakan pengembangan keuangan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mendukung transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“OJK mendukung pengembangan ekosistem tersebut melalui kebijakan dan ketentuan yang mendorong pembiayaan bagi kegiatan usaha berkelanjutan,” ujar Taufik.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang hadir sebagai keynote speaker mengajak pelaku usaha mengubah cara pandang terhadap industri hijau.
Menurutnya, penerapan prinsip industri hijau tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut efisiensi yang pada akhirnya dapat memperkuat daya saing usaha.
“Kita perlu mengubah cara pandang terhadap industri hijau. Industri hijau bukan hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi juga tentang efisiensi. Transformasi hijau bukan sekadar kewajiban, melainkan peluang untuk meningkatkan daya saing usaha,” ujar Taj Yasin.
Pesan tersebut menjadi penting bagi IKM yang selama ini masih menghadapi sejumlah kendala untuk bertransformasi menuju praktik usaha berkelanjutan.
Mulai dari tingginya kebutuhan investasi, keterbatasan infrastruktur energi terbarukan, regulasi dan insentif yang belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia, hingga tuntutan sertifikasi untuk memasuki pasar ekspor.
Karena itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, regulator, perbankan, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar skema pembiayaan yang tersedia benar-benar sesuai dengan kebutuhan IKM.
Dukungan pembiayaan hijau juga mulai terlihat dari sektor perbankan. Perwakilan Pimpinan Cabang Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Joni Anwar, menyampaikan bahwa per 31 Agustus 2026, portofolio kredit hijau Bank Jateng telah mencapai Rp322,23 miliar.
Pembiayaan tersebut didukung skema pembiayaan berbunga khusus sebesar 9 persen.
Sementara itu, Strategy, Policy and Communication Department Head BNI, Poppy Irmasari, memaparkan implementasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) di BNI yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.
Pembiayaan BNI pada sektor yang masuk kategori eligible TKBI tercatat mencapai 39,6 persen dari total portofolio kredit BNI.
Guru Besar dan Dosen Magister Energi Universitas Diponegoro, Silviana, mendorong lembaga jasa keuangan agar tidak hanya menyediakan pembiayaan untuk investasi hijau, tetapi juga mengembangkan skema pembiayaan efisiensi energi.
Salah satu pendekatan yang didorong adalah skema pembayaran angsuran yang mempertimbangkan penghematan energi yang dihasilkan dari investasi tersebut.
Di sisi pemerintah daerah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, July Emmylia, menyampaikan komitmen Pemprov Jawa Tengah dalam memperkuat pengembangan industri hijau.
Salah satu landasan kebijakannya adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Industri Hijau di Provinsi Jawa Tengah.
FGD ini tidak hanya membahas kebijakan dari regulator dan lembaga keuangan, tetapi juga menghadirkan suara langsung dari pelaku usaha.
Sebanyak 50 pelaku IKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dari berbagai kabupaten/kota turut terlibat dalam diskusi.
Selain OJK dan Pemprov Jawa Tengah, forum ini diikuti perwakilan Bank Indonesia, Bappeda, BPS, DJPb, serta Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah.
Dari sektor jasa keuangan, hadir perwakilan BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, BSI, BCA, Bank Jateng, Perbarindo Jawa Tengah, Jamkrida Jateng, Asuransi Jasindo, Armada Finance Jateng, Sarana Jateng Ventura, PNM, ADPI Jawa Tengah, dan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah.
OJK berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan masukan konkret untuk memperluas akses pembiayaan hijau.
Dengan akses pembiayaan yang semakin terbuka dan dukungan lintas sektor yang semakin kuat, IKM Jawa Tengah diharapkan mampu melakukan transformasi usaha, meningkatkan efisiensi, memenuhi tuntutan pasar, sekaligus memperkuat daya saing di tengah perubahan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. (shs)
