Menyisakan 3 Persen Kawasan, Penanganan Banjir Kota Semarang Menunjukkan Hasil

Semarang, UP Radio – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus berupaya melakukan penanganan kawasan banjir dan rob di wilayahnya. Mulai dari pembenahan drainase atau saluran air, hingga pembangunan sheet pile untuk menahan rob.

Dari upaya tersebut, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengklaim kawasan banjir di ibu kota Jawa Tengah tinggal tiga persen.

Hal itu disampaikan Mbak Ita, biasa disapa dalam paparannya pada Rapat Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang 2025 – 2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) 2025, di Balai Kota Semarang, Rabu (25/1/2024). 

Mbak Ita menjelaskan, jika kawasan banjir di Kota Semarang sebagian besar berada di tiga kecamatan yaitu kecamatan Genuk, Pedurungan, dan Semarang Utara.

“Di Semarang masih ada tiga persen kawasan banjir, namun yang paling utama genangan banjir terjadi di tiga kecamatan yakni Genuk, Pedurungan, dan Semarang Utara,” ujar Mbak Ita.

Menurutnya, banjir di tahun 2024 ini sudah mulai berkurang, seiring dengan berbagai penanganan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang bersama stakeholder terkait.

Dengan adanya beberapa proyek penanganan banjir yang saat ini tengah berjalan, dia optimistis wilayah genangan akan terus berkurang. Satu di antaranya, adanya pembangunan sheet pile penahan rob di Semarang Utara.

“Pada Mei, pembangunan sheet pile selesai. Saat ini, teman-teman tidak mendengar ada rob. Kalau ada rob saya pasti di WA masyarakat. Sekarang tidak ada,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Mbak Ita, Pemerintah Kota Semarang sedang melakukan penanganan di wilayah Pedurungan. Pemkot sedang meninggikan Jembatan Nogososro. Peninggian jembatan tersebut sebagai pengendalian banjir di wilayah Tlogosari dan Muktiharjo.

Tak hanya itu, Pemkot Semarang bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana juga akan melakukan sebuah proyek pengendalian banjir di wilayah Muktiharjo.

“Akan dilelang. Itu adalah proyek bantuan dari Bank Dunia kepada Kementerian PUPR untuk penanganan banjir di wilayah Muktiharjo,” terangnya.

Saat ini, lanjutnya, proyek tersebut sudah berproses penanganan dampak sosialnya. Ada delapan keluarga yang perlu ditangani. Ia mengaku jika pendanaan tersebut melalui Bank Dunia memang sangat rigid.

“Insya-Allah sesuai informasi Kepala BBWS, Januari ini sudah mulai dilelang, sehingga harapannya bisa teratasi,” imbuhnya.

Kemudian, lanjut Mbak Ita, di wilayah tengah tinggal penanganan drainase, di antaranya Jalan Tanjung dan Imam Bonjol. Selain itu, lelang rumah pompa mulai dilakukan.

“Yang di rumah pompa Progo sebenarnya sudah jadi, tinggal menunggu aliran listrik PLN. Karena ada sebagian kolaborasi, di rumah pompa pakai BBM, sebagian diarahkan ke listrik. Ada beberapa masih menunggu proses, kemudian ada juga yang saat ini sedang persiapan tahapan lelang,” kata Mbak Ita.(ksm)