Jakarta, UP Radio – Ketegangan perdagangan internasional kembali memanas setelah Amerika Serikat (AS) memberlakukan tarif impor hingga 32 persen pada sejumlah produk Indonesia. Langkah sepihak ini langsung mendapat sorotan tajam dari Komisi VI DPR RI, yang menilai kebijakan tersebut sebagai hambatan perdagangan yang tidak adil dan merugikan Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Eko Hendro Purnomo, dengan tegas mengkritik keputusan AS yang tidak hanya berdampak pada keseimbangan perdagangan, tetapi juga memperburuk hubungan ekonomi antarnegara. Menurut Eko, kebijakan ini tidak bisa dianggap sebagai langkah dagang biasa. “Ini lebih dari sekadar soal tarif. Ini adalah langkah yang menciptakan ketidakpastian bagi eksportir Indonesia dan memicu ketegangan yang seharusnya bisa dihindari dengan dialog terbuka,” ujarnya.
Tindakan AS, yang mengklaim bahwa tarif tinggi diberlakukan untuk merespons ketidakseimbangan pasar, khususnya di sektor produk seperti etanol, menuai kecaman dari Eko. “Ini bukan hanya soal perbedaan pandangan, ini soal keadilan dalam perdagangan global. Kita tidak bisa diam ketika ada negara yang bertindak semena-mena tanpa dasar yang jelas,” tambahnya.
Sebagai respons, pemerintah Indonesia segera mengirimkan delegasi ke Washington untuk membuka ruang dialog. Namun, Eko menegaskan bahwa diplomasi semata tidak cukup. “Jika negosiasi ini tidak mencapai titik terang yang adil, kami di Komisi VI siap mendesak agar masalah ini dibawa ke WTO. Kami tidak akan membiarkan Indonesia terus terpojok oleh kebijakan sepihak yang tidak adil,” tegasnya.
Politisi dari Fraksi Partai PAN ini juga mengingatkan pentingnya diversifikasi pasar ekspor Indonesia. Terlalu bergantung pada pasar AS, yang beberapa kali menerapkan kebijakan merugikan, menurutnya adalah sebuah kesalahan besar. “Kami harus mempercepat langkah untuk menjelajahi pasar alternatif di Asia, Timur Tengah, bahkan Afrika. Jangan sampai kita terus menjadi target kebijakan sepihak yang merugikan,” kata Eko.
Komisi VI berkomitmen untuk terus memantau dan mengawal perkembangan ini, memastikan pemerintah mengambil langkah tegas agar ekonomi Indonesia tetap tangguh menghadapi tantangan global. Eko menekankan bahwa ini bukan hanya tentang tarif, tetapi juga tentang menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah persaingan perdagangan internasional yang semakin ketat.
“Masalah ini jauh lebih besar daripada sekadar soal tarif impor. Ini adalah soal keadilan dalam perdagangan dan kedaulatan ekonomi bangsa,” tutup Eko. (shs)
