Semarang, UP Radio – Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi langsung melakukan sidak setelah menerima laporan adanya dugaan pemotongan terhadap batuan sosial berupa bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) di Kelurahan Kuningan yang masuk di Kecamatan Semarang Utara tersebut.
Ini citra buruk bagi bantuan sosial berupa RLTH di beberapa wilayah (Kota Semarang) ternyata meninggalkan banyak persoalan,” ujar Supriyadi disela-sela inspeksi mendadaknya.
Supriyadi menjelaskan beberapa persoalan yang lain selain dugaan pemotongan dana bantuan sosial RTLH yaitu bangunan rumah juga tidak awet. 
Ketika sudah beberapa bulan sudah rusak, banyak yang bocor, bahkan runtuh,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini.
Supriyadi menyesalkan jika masih ada pemotongan dari pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab dalam program Pemkot Semarang di wilayah yang merupakan Daerah Pemilihanya (Dapilnya) tersebut.
Ini kita membuktikan bahwa adanya bantuan RTLH banyak potongan disitu. Uang Rp 15 juta yang di dapat dari Pemkot sampai lapangan hanya Rp 7 juta. Belum ditambah tukang Rp 2,5 juta, yang Rp 5 juta itu kemana tidak jelas,” tuturnya.
Supriyadi berharap supaya Pemkot Semarang melakukan investigasi terhadap realisasi dari program RLTH selama ini.
Karenannya harus ada investigasi dari inspektorat dan juga kejasaan harus turun. Karena ini menyangkut masyarakat yang mana mereka mendapatkan hak tidak sesuai dengan yang di tetapkan oleh pemerintah kota,” harapnya.
Supriyadi menambahkan, jika dalam satu tahun Pemkot Semarang mentargetkan 1000 RTLH. Sementara itu, Plt Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang, Ali menjelaskan jika masing-masing bantuan RTLH untuk satu rumah sebesar Rp 15 juta.
Kalau sampai lapangan Rp 7 juta itu tidak tepat karena dari kita (Pemkot Semarang) itu Rp 15 juta,” pungkas Supriyadi. (ksm)
