Semarang, UP Radio – OJK terus mendorong inklusi dan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan instrumen investasi milik negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala OJK Regional 3 Jateng dan DIY, Sumarjono menyampaikan hal tersebut dalam acara Edukasi dan Sosialisasi Surat Berharga Negara yang digelar OJK bersama Kementrian Keuangan, di Semarang, Jumat (16/6).
“Diperlukan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan industri jasa keuangan. Tujuannya agar masyarakat semakin memahami dan memiliki kemampuan mengidentifikasi jenis instrumen investasi dan produk keuangan lainnya,” kata Sumarjono. 
Lebih lanjut Sumarjono menyampaikan bahwa berdasarkan Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, gap antara inklusi dan literasi secara nasional mencapai 35,42 persen.
“Kondisi tersebut berbanding lurus dengan tingginya pengaduan konsumen yang diterima OJK pada tahun 2023, yaitu sebanyak 76.201 pengaduan,” ujar Sumarjono.
Sampai dengan 12 Juni 2023, OJK mencatat 1.931 laporan kasus pengaduan fraud eksternal (di luar lembaga jasa keuangan). Adapun tren modus penipuan saat ini adalah sniffing (penyadapan melalui internet) dan pinjaman online ilegal di Jawa Tengah.
Kegiatan sodislisasi tersebut juga menghadirkan Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Deni Ridwan.. sebagai Narasumber.
Dalam paparannya, Ridwan menyebut, untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, perlu dilakukan penguatan peran APBN. Disamping juga melanjutkan konsolidasi kebijakan fiskal secara berkelanjutan melalui pengembangan instrumen pembiayaan inovatif.
“Salah satu instrumen pembiayaan tersebut adalah SBN Ritel dengan beberapa keuntungan berinvestasi antara lain aman karena pembayaran kupon dan pokok dijamin negara,” ujarnya.
Guna menarik minat investor milenial, kini investasi SBN juga semakin terjangkau dengan pembelian minimal Rp1 juta, dan kemudahan akses untuk bertransaksi.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, investor dari Jawa Tengah untuk SBR012-T2 dan SBR012-T4 mencapai sebesar Rp1.035 T. Meliputi pegawai swasta 28,4 persen dan PNS sebesar 7,6 persen, dimana 57 persen investor adalah perempuan.
Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengungkapkan berinvestasi Surat Berharga Negara (SBN) diharapkan menjadi pilihan semua kalangan masyarakat.
“Selain keamanan dijamin pemerintah, warga juga ikut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan negara,” ujar Sekda Sumarno.
Data Kementerian Keuangan menyebut minat partisipasi generasi milenial telah mendominasi investasi SBN 2023.
“Tadi saya melihat data dari Kementerian Keuangan, ternyata dari sisi orang yang sudah berinvestasi di Surat Utang Negara, sebanyak 62 persen adalah anak-anak milenial. Artinya, mereka telah mendapat literasi lebih dulu dan sudah peduli untuk berinvestasi,” terang sekda.
Sosialisasi SBN kali ini diiikuti berbagai kalangan seperti perwakilan lembaga negara, ASN, TNI/Polri, pelaku UMKM dan perwakilan Industri Jasa Keuangan baik secara luring maupun daring.
Sekda juga berharap melalui kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap instrumen investasi milik negara tersebut. Sehingga terwujud masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka panjang dan menengah. (shs)
