Semarang, UP Radio – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi terpilih menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan 3rd G20 Development Working Group Meeting yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa (9/8).
Pada forum tersebut, dirinya terlibat dalam diskusi panel bersama perwakilan sejumlah lembaga dari berbagai negara, seperti Aidan Eyakuze dari Twaweza East Africa, Rolando Toledo yang mewakili pemerintah Filipina, hingga Nicholas Booth yang merupakan salah satu penanggung jawab UNDP.
Mengangkat tema “Mainstreaming Open Government Values in Governance and Sustainable Development”, selain menghadirkan pembicara dari negara luar, hadir pula sejumlah tokoh pegiat keterbukaan publik di Indonesia dalam kesempatan tersebut. Mereka diantaranya adalah Sugeng Bahagijo dari C20 Indonesia, Shita Laksmi dari TIFA Foundation, dan Dwi Wahyuni Katrianingsih mewakili LKPP. 
Adapun Dalam forum internasional tersebut, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi secara khusus diminta berbicara terkait keberhasilannya dalam mendorong transformasi positif Kota Semarang. Keberhasilan tersebut diantaranya dalam mendorong keterbukaan publik pada Pemerintah Kota Semarang, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai project kolaborasi.
Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu sendiri memaparkan bahwa formula ‘T.O.P Government’ menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong sinergitas pemerintah dengan seluruh stakholder. “Pemerintah terbuka tapi kalau masyarakatnya apatis sama saja, maka yang harus dilakukan pemerintah saya rumuskan dalam sebuah forum T, O, dan P,” terangnya.
Hendi melanjutkan, T.O.P yang dimaksudnya adalah terdiri dari Trusted (dipercaya), Open (terbuka), dan Participative (partisipasi). “Mendorong kepercayaan masyarakat pada pemerintah melalui sejumlah inisiasi menjadi hal pertama yang harus dikerjakan. Misalnya dengan membuat sistem pengawasan kerja pemerintah yang dapat dipantau langsung masyarakat,” tekannya.
Hendi mencontohkan salah satu yang dilakukannya adalah dengan memasang cctv di kantor pelayanan publik yang dapat langsung dilihat masyarakat secara online. “Komitmennya tentu harus dibarengi dengan ketegasan penegakan disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, sehingga masyarakat meyakini bahwa pemerintah saat ini memiliki semangat yang sama,” tegas Wali Kota Semarang itu.
Konsep T.O.P yang dibawa oleh Hendi itu pun mendapatkan tanggapan positif dari seluruh peserta termasuk pembicara yang hadir. Salah satunya Aidan Eyakuze dari Tanzania yang menyebutkan tertarik menerapkan konsep yang digagas Hendi untuk negara asalanya. “T. O. P tentang trusted, open, dan participative yang disebutkan Pak Wali Kota itu menarik, dan saya rasa bisa dibawa ke negara saya,” sebut Aidan.
Di sisi lain, Hendi juga menyebutkan sejumlah program yang dulu tidak dapat diinisiasi bisa diwujudkan dengan tingginnya dukungan masyarakat di Kota Semarang. “Dan ujungnya adalah bagaimana partisipasi masyarakat bisa mendorong berbagai inovasi program di Kota Semarang. Seperti bagaimana di Kota Semarang saat ini ada 112 sekolah swasta gratis, karena pemerintah dan seluruh stakeholder bergerak bersama,” ungkapnya.
Penjelasan Hendi itu pun kemudian juga mendapat perhatian dari Yanuar Nugroho
koordinator tenaga ahli sekretariat nasional SDGs National Secretariat Bappenas RI, yang saat itu menjadi moderator diskusi. Dirinya bahkan sempat memotong penjelasan Hendi untuk bertanya ulang. “Sekolah swasta gratis di Semarang,” tanya Yanuar.
“Iya pak ada 112 dan kita upayakan terus bertambah,” yakin Hendi. (ksm)
