Semarang, UP Radio – Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Jawa Tengah terus dapat menunjukkan resiliensinya yang terlihat dari capaian pertumbuhan yang meningkat pada triwulan I 2024.
Kementerian Keuangan Satu Jawa Tengah menyampaikan kinerja ekonomi Jawa Tengah periode sampai dengan 30 April 2024 yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah Tri Wahyuningsih Retno Mulyani sekaligus Kepala Kanwil DJKN Jateng dan DIY, Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah Muhdi, Kepala Kanwil DJP Jateng I Max Darmawan, Kepala Kanwil DJP Jateng II Slamet Sutantyo dan Kepala Kanwil DJBC Jateng – DIY Akhmad Rofiq.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah Tri Wahyuningsih Retno Mulyani mengungkapkan kualitas pertumbuhan yang meningkat signifikan juga tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah. APBN dan APBD akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong akselerasi pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja. 
“Pada triwulan I 2024, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,97% (y-on-y) terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN/D. Peningkatan belanja pegawai atas pembayaran THR maupun kenaikan gaji turut memberikan kontribusi pada komponen administrasi pemerintahan yang tumbuh 12,56% (q-to-q). Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberi kontribusi tertinggi atas pertumbuhan ekonomi sebesar 60,62%. Secara tak langsung, belanja APBN terkait penyelenggaraan pemilu juga mendorong konsumsi rumah tangga,” kata Tri Wahyuningsih dalam pers conference Alco, Senin (27/5).
Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah turut berdampak positif terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang pada Februari 2024 mencatatkan nilai sebesar 4,39 persen, menurun sebesar 0,85 persen poin dibanding Februari 2023.
Tingkat inflasi pun terkendali pada April 2024 sebesar 0,20% (m-to-m) turun dibandingkan bulan sebelumnya. Aktivitas ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada April 2024 menunjukkan optimisme (>100) sebesar 138,3 (m-to-m), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan optimisme dan keyakinan konsumen atas kondisi perekonomian di Jawa Tengah yang lebih baik.
Sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga menunjukkan kondisi semakin baik pada April 2024 sebesar 102,46 naik 0,01 persen dibandingkan bulan sebelumnya, walaupun Nilai Tukar Petani (NTP) per April 2024 sebesar 110,97 turun 4,36 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
“Kondisi NTP ini dipengaruhi oleh perubahan iklim yang kurang bersahabat sehingga produksi petani menjadi menurun yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan petani. APBN/D sebagai instrumen fiskal terus memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi sehingga diharapkan mampu menjaga kestabilan di tengah kondisi perubahan iklim,” jelasnya.
APBN mencatatkan kinerja yang baik pada Triwulan I 2024. Penerimaan APBN Jawa Tengah sampai dengan 30 April 2024 berhasil mencapai Rp39,64 triliun (33,10% dari target), serta realisasi belanja APBN mencapai Rp34,71 triliun (30,88% dari pagu).
Kinerja penerimaan masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai, tercatat penerimaan Pajak sebesar Rp17,97 triliun (33,37% dari target) dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp19,29 triliun (31,75% dari target). Realisasi PNBP mencapai sebesar Rp2,38 triliun (46,34% dari target), secara nominal tumbuh 5,81% (y-on-y).
APBN 2024 di Jawa Tengah dapat terjaga kuat dan sehat turut dipengaruhi dari realisasi belanja negara yang semakin berkualitas dengan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN ini bermakna bagi masyarakat.
Realisasi Belanja K/L telah mencapai Rp12,40 triliun (28,52% dari pagu), secara nominal nilai ini tumbuh 22,25% (y-on-y). Hampir seluruh jenis belanja secara nominal tumbuh, hanya belanja Modal yang masih terkontraksi sebesar -27,37%.
Hal ini disebabkan di antaranya masih adanya permasalahan pembebasan lahan pada Satker Pembangunan Tol Semarang-Demak Kementerian PUPR dan permasalahan proyek Pembangunan Jalur ganda Solo-Semarang Tahap I pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.
Koordinasi dengan K/L terus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan serta mendorong percepatan belanja. Guna memperkuat sinergi dan komitmen dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang berkualitas, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran di Surakarta pada 2-3 Mei 2024 yang membahas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Perencanaan Kas yang optimal.
Sedangkan pada APBD, pendapatan daerah di Jawa Tengah sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp31,67 triliun (28,22% dari target) tumbuh Rp3,03 triliun atau 10,6% (y-on-y). Realisasi TKD mencapai Rp22,31 triliun (32,37% dari alokasi pagu) turun Rp72,76 triliun atau -0,33% (y-on-y).
Meski demikian, realisasi TKD masih menyumbang 70,44% terhadap total Pendapatan Daerah, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) masih signifikan dan meningkat.
Turunnya realisasi TKD dipengaruhi belum terealisasinya penyaluran DAK Fisik. Hal ini disebabkan per 30 April 2024 peraturan teknis penyaluran DAK Fisik TA 2024 belum terbit dan baru dirilis pada Mei 2024. Dari pagu DAK Fisik sebesar Rp3,89 triliun, nilai yang sudah dikontrakkan sebesar Rp321,63 miliar (8,25% dari pagu). Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Pemda untuk persiapan penyaluran DAK Fisik tahun 2024 yang lebih baik.
APBN sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar.
Sampai dengan 30 April 2024, realisasi penyaluran kredit program mencapai Rp 16,75 triliun kepada 460 ribu debitur. Realisasi KUR Rp16,29 triliun kepada 361 ribu debitur dengan penyaluran terbanyak di Kab. Pati sebanyak Rp 931,51 miliar untuk 20.305 debitur dan terkecil di Kota Magelang sebanyak Rp45,95 miliar untuk 977 debitur. Sedangkan realisasi UMi Rp469,03 miliar kepada 98 ribu debitur dengan penyaluran terbanyak di Kab. Brebes sebanyak Rp16,70 miliar untuk 3425 debitur dan terkecil di Kota Magelang sebanyak Rp851,79 juta untuk 196 debitur. (shs)
