Dugaan Kredit Fiktif dan Dana Deposito Rp55 Miliar, Dua Direksi BPR DCN Jadi Tersangka
Jakarta, UP Radio – Dugaan penyimpangan serius di tubuh PT BPR DCN, Malang, Jawa Timur, menyeret dua petinggi bank ke ranah hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyerahkan Direktur Utama berinisial ZNA dan Direktur berinisial APW beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu, Jumat (30/10).
Keduanya diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana perbankan dengan nilai transaksi yang dipersoalkan mencapai sekitar Rp54,9 miliar. Kasus ini mencakup dugaan penarikan dana tanpa pencatatan, pengambilan emas agunan, pemberian kredit fiktif, hingga penghimpunan deposito yang tidak masuk pembukuan bank.
Dalam hasil penyidikan, OJK menemukan dugaan penarikan kas bon sejak Januari 2020 hingga Juni 2024 yang tidak dicatat dalam pembukuan, dengan sisa dana yang belum dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp5,8 miliar.
Penyidik juga menemukan dugaan pengambilan logam mulia dan perhiasan emas yang menjadi agunan milik BPR senilai sekitar Rp600 juta.
Tak hanya itu, terdapat dugaan pencatatan palsu melalui 71 fasilitas kredit atas nama 31 debitur dengan nilai sekitar Rp15,6 miliar. Kredit tersebut diduga diberikan tanpa sepengetahuan debitur atau pencairannya tidak digunakan oleh debitur yang bersangkutan.
Sementara itu, tersangka APW juga diduga tidak mencatat penghimpunan dana dari 37 deposan melalui 78 bilyet deposito senilai sekitar Rp32,9 miliar pada periode 2020 hingga 2022.
Penyerahan kedua tersangka ke jaksa dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 pada 14 Oktober 2026.
Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal-pasal dalam Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Keduanya terancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp200 miliar.
OJK menegaskan, penuntasan perkara ini menjadi bagian dari komitmen memperkuat penegakan hukum, menjaga integritas industri perbankan, serta melindungi kepentingan masyarakat.
OJK juga terus berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan tegas dan profesional. (shs)
