Semarang, UP Radio – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta kepada pihak Badan Layanan Umum (BLU) aunit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Trans Semarang untuk segera menangani keterbatasan armada di Koridor IV dalam melayani penumpang trayek Terminal Cangkiran-Stasiun Semarang Tawang. Karena imbas dari berhentinya operasional puluhan bus BRT Trans Semarang koridor IV yang memberikan pelayanan di trayek tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wahyu Winarto, Selasa (24/5).
Dikatakan Liluk, sapaan akrab wakil ketua DPRD Kota Semarang ini jika memang dengan hanya tujuh armada BRR Trans Semarang yang melayani rute Terminal Cangkiran-Stasiun Semarang Tawang yang terlambat melayani masyarakat karena gangguan teknis harus segera ditangani oleh pihak Dishub, dan BLU Trans Semarang. 
“Kalau memang membuat terganggunya pelayanan masyarakat di trayek tersebut karena keterbatasan armada bisa segera dicarikan solusinya. Bisa jumlah armada yang ada saat ini ditambah, harus ada skala prioritas untuk cari jalan keluarnya,” terangnya.
Dijelaskan Liluk, salah satu masukannya pihak BLU Trans Semarang mungkin bisa mengalihkan sementara trayek yang sepi untuk membantu melayani trayek yang banyak penumpangnya. “Itu salah satu solusi saja. Dan harapan saya bisa dicarikan solusi yang terbaik karena pelayanan masyarakat apapun masalahnya harus dilaksanakan,”‘imbuhnya.
“Kondisi armada yang terbatas, tentunya membuat kinerja BLU Trans Semarang berpengaruh. Biasanya trayek atau jalur koridor IV dilayani oleh 24 bus armada sekarang hanya tujuh unit. Jadi kan ini berpengaruh kepada pelayanan masyarakat karena jarak interval antara bus satu dan lainnya cukup lama sampai 20 menit,” katanya.
Ditambahkannya, pihaknya belum mengetahui persis masalahnya adanya gangguan teknis di koridor IV BRT Trans Semarang yang berhenti pelayanan. “Namun, bagaimanapun permasalahan di BLU tersebut harus ada solusinya. Mungkin itu terjadi dengan terbatasnya anggaran di Pemkot Semarang, karena memang dampak Pandemi kemarin juga bisa berpengaruh. Yang pastinya, apakah terkendala dengan anggaran atau lainnya nanti kita akan cek ke Dishub dan BLU Trans Semarang untuk carikan solusinya,” ujar politisi Partai Demokrat ini.
Untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan pelayanan khususnya di transportasi massal kota kedepannya pihak BLU Trans Semarang harus benar-benar prioritaskan pelayanan masyarakat. “Sehingga pelayanan publik dapat berjalan lagi dengan aman dan nyaman, ” terangnya.
Sebelumnya, Kepala BLU UPTD Trans Semarang, Hendrix Setyawan memohon maaf atas kurang maksimalnya pelayanan BRT di koridor IV rute Terminal Cangkiran-Stasiun Semarang Tawang karena ada gangguan teknis.
“Meski demikian, pihaknya memastikan di rute tersebut tetap mengerahkan bus bantuan secara swakelola memberikan pelayanan penumpang. Memang saat ini armadanya terbatas baru tujuh unit, sehingga membuat jarak interval bus agak terlambat. Tapi kami pastikan pekan depan, pelayanan di jalur koridor IV kembali normal,” jelasnya.
Pihaknya saat ini juga sudah berkoordinasi dengan pusat untuk mengatasi permasalahan ini. “Saat ini interval kedatangan bus di setiap halte lebih lama dari sekitar 10-12 menit menjadi 15-20 menit, “ungkap Hendrix.
Sementara, pihak PT Matrasemar selaku operator koridor IV BRT Trans Semarang mengakui sudah menghentikan sebanyak 24 bus yang sebelumnya melayani trayek koridor IV, yakni Terminal Cangkiran-Stasiun Semarang Tawang mulai akhir April atau menjelang Lebaran Idul Fitri tahun ini. Sebab, sebanyak 22 armada bus tersebut telah ditarik oleh investor.
Disampaikan Direktur Utama PT Matrasemar, Maryanto pihaknya berhenti operasional pelayanan karena adanya permasalahan keterlambatan pembayaran dari Pemkot Semarang kepada operator. “Pelayanan kami dari Desember (2021) hingga Maret (2022) tidak ada pencairan, baru ada pencairan pada 7 April. Sehingga selama empat bulan ini membuat keuangan perusahaan tidak seimbang, “ujarnya.
Padahal dalam empat bulan tersebut pihaknya butuh biaya operasional sekitar Rp 900 juta. Selama ini biaya operasional tersebut dan gaji hak para karyawan yang bekerja itu kami talangi dulu secara swadaya, “ungkapnya. (ksm)
