Semarang, UP Radio – Provinsi Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV Tahun 2021, sebesar 5,42% (yoy) atau meningkat dibanding periode Triwulan III Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,73% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tersebut tercatat berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy).
Sebagai salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19, UMKM justru memberikan peran yang besar untuk menggerakkan perekonomian.
Menurunnya pendapatan masyarakat dan pembatasan sosial yang diikuti sikap kehati-hatian konsumen menyebabkan permintaan masyarakat menurun tajam.
Di saat permintaan dan produksi mengalami stagnasi bersama, UMKM mampu menggerakkan ekonomi secara serempak, fleksibel, cepat, bervariasi dan menyebar luas.
Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Aman Santosa mengungkapkan di Jawa Tengah, jumlah UMKM mencapai 4,17 juta atau 99% dari total unit usaha yang ada, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 8,9 juta orang atau 47,68% dari total Tenaga Kerja Jawa Tengah pada tahun 2020.
Meskipun demikian, UMKM masih mengalami sejumlah kendala. Berdasarkan survei yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa masih terdapat 52% UMKM yang mengalami kendala pemasaran, 25% mengalami kendala pembiayaan, 5% mengalami kendala bahan baku, dan 18% mengalami kendala lainnya.
“Dari data di atas khususnya terkait akses sumber pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat diperlukan sinergi seluruh pihak baik OJK, Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan serta pertan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat,” kata Aman Santosa saat Rapat Koordinasi TPAKD se-Jawa Tengah, (23/3).
Menurut Aman, sesuai hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki indeks literasi dan inklusi keuangan masing-masing sebesar 47,38% dan 65,71% tahun 2019, sementara secara nasional indeks literasi dan inklusi masing-masing sebesar 38,03% dan 76,19%.
“Meskipun indeks literasi di Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan secara nasional, namun indeks inklusi masih jauh dari target nasional tahun 2024 yang mencapai 90%,” ujar Aman.
Pada acara tersebut, untuk mempermudah akses UMKM dan masyarakat terhadap pembiayaan di Industri Jasa Keuangan, TPAKD Provinsi jawa tengah membuat terobosan dengan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Akses Keuangan Terintegrasi (Srikandi).
Aplikasi Srikandi dapat diakses melalui website dan smartphone dengan menampilkan fitur-fitur diantaranya informasi mengenai Industri Jasa Keuangan (Perbankan, pasar Modal, dan IKNB), Edukasi dan Perlindungan konsumen, dan juga yang tidak kalah penting yaitu media pelatihan UMKM serta pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Ultra Mikro.
Hal tersebut selaras dengan harapan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bahwa Rapat Koordinasi tersebut dapat menyatukan seluruh pemangku kebijakan di kabupaten dan kota dalam spirit mempermudah akses keuangan bagi masyarakat, terutama melalui aplikasi Srikandi yang dapat menyediakan informasi perkembangan akses keuangan secara komprehensif.
“Kemudahan akses permodalan UMKM tersebut diluncurkan, mengingat di kala pandemi, tidak sedikit UMKM yang terdampak, sehingga mereka membutuhkan akses keuangan yang lebih mudah dan aman,” ungkap Ganjar.
Srmentara Ekonom dan Pendiri CORE Indonesia, Hendri Saparini juga mengungkapkan akses terhadap modal menjadi salah satu masalah terbesar UMKM.
Hendri menambahkan, meskipun sejak pandemi Covid-19 terjadi peningkatan literasi keuangan di banyak daerah, ditandai dengan 85% usaha nano dan mikro yang sebelumnya tidak memiliki akun bank mulai mengenal produk perbankan, Pemerintah tetap perlu membangun digitalisasi dan ekosistem pengembangan UMKM termasuk peningkatan inklusi di daerah. (shs)
