Di Jawa Tengah telah Miliki 174 Desa Bersih Narkoba

Klaten, UP Radio – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah gencar mencegah peredaran narkoba, salah satunya dengan meluncurkan program Desa Bersih Narkoba (Bersinar).

Saat ini, di wilayah Jawa Tengah telah ada 174 Desa Bersinar (Bersih Narkoba) dan 38 diantaranya berada Kabupaten Klaten.

“BNN sudah membuat Desa Bersinar, tentu saja kita akan dorong tidak hanya sekedar mereka mendikler, tidak hanya sekedar mereka teken, tapi kita dorong agar benar-benar mereka aktif,” ujar Gubernur Jawa Tengah saat peluncuran 38 Desa Bersinar di Klaten (19/9/2022).

Advertisement

Terkait pola sosialisasi, Gubernur mengatakan, kampanye anti narkoba perlu dilakukan secara gencar dengan cara yang lebih kekinian, milenial. “Mungkin pola sosialisasinya beragam ala anak muda menggunakan medsos, baik dengan testimoni-testimoni, itu akan lebih kena,” paparnya.

Gubernur menilai, sosialisasi dengan menampilkan testimoni-testimoni akan mampu mengungkap latar belakang pengguna, sistem peredaran dan lain sebagainya. Hal itu dapat membantu mencegah penyalahgunaan narkoba.

“Kaitanya dengan cara mereka bergerak, maksudnya para penjual narkoba, dan bagaimana calon konsumennya bisa bertemu, itu perlu diceritakan. Sehingga kita bisa tahu, berbagai alasan dan motifnya. Modus mereka sampai ke desa, mereka (penyintas) menyampaikan, rata-rata kalau ada anak-anak nongkrong didatangi,” tambahnya.

Banyaknya anak muda yang menjadi target penyebaran narkoba, Gubernur berharap ke depan kampanye anti narkoba bisa dilakukan melakukan dalam bentuk yang lebih menarik

“Tapi bukan tidak mungkin kelak kemudian hari kita akan membuat kegiatan yang positif, kampanye anti narkoba seperti membuat video pendek, vlog kegiatan yang positif terus itu dilalukan. Hal itu akan bisa kita dorong,” ucapnya.

Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah lama bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Kalau kami bekerja sama dengan BNN sudah cukup lama. Nanti dengan BNN Kabupaten dan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) juga bisa kita dorong. Tinggal kita melaksanakan itu hingga ke tingkat bawah, saya usulkan kalau perlu turun sampai ke RT sampai ke dasawisma. 10 rumah untuk bisa ngontrol,” katanya. (hms)

Advertisement