Semarang,UP Radio – Pemerintah akan memanfaatkan basis data terpadu untuk memudahkan penyaluran elpiji ukuran tabung 3 kg atau subsidi di kalangan masyarakat.
“Ke depan kami akan kerja sama dengan Kementerian Sosial, ini untuk memudahkan penyaluran jadi kami menggunakan data keluarga miskin dari Kementerian Sosial,” kata Kepala Subdit Pengangkutan Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia Nunuk Wiryawan di acara Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Ekonomi Semarang bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) Jawa Bagian Tengah di Hotel Chanti Semarang, Selasa (31/10)
Menurut dia, hal ini penting untuk memastikan agar penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran di kalangan masyarakat. Ia mengakui selama ini penyaluran elpiji subsidi kurang tepat sasaran mengingat distribusi dilakukan secara terbuka sehingga banyak keluarga dari kalangan mampu yang menikmati fasilitas subsidi tersebut. 
Ia mengatakan untuk data dari Kementerian Sosial tersebut khusus untuk konsumen rumah tangga, sedangkan data UMKM penerima subsidi bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM.
Ke depan, dikatakannya, pemerintah akan memberikan subsidi kepada orang dan bukan kepada barangnya agar pemberian subsidi lebih tepat sasaran.
“Penyamaan data tersebut akan dilakukan mulai 1 Februari 2018. Selanjutnya, diharapkan tidak akan ada lagi kelangkaan elpiji subsidi di masyarakat,” tegasnya.
Terkait dengan hal itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Dwi Paryono mengatakan mengenai kelangkaan elpiji yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah akhir-akhir ini bukan karena tidak adanya barang tetapi karena tidak sempurnanya distribusi.
“Dalam hal ini rantai distribusi seharusnya selesai di pangkalan, mengenai keberadaan pengecer, mereka ini adalah pelaku ekonomi yang ingin mengambil keuntungan di situ. Pada akhirnya mereka tidak menjualnya sesuai HET,” katanya.
Terkait dengan koordinasi antar kementerian untuk menyamakan data penerima elpiji subsidi tersebut, dikatakannya, hal itu sangat baik. Meski demikian, pihaknya pesimistis upaya tersebut akan terealisasi di tahun 2018.
“Perlu ada validadi data, kadang data di kartu keluarga tidak sesuai orang per orang. Jadi perlu ada validasi dan ini memerlukan waktu. Mungkin tahun 2019 baru bisa jalan,” katanya.
Berdasarkan data penyaluran elpiji 3 kg di Jawa Tengah, dikatakannya, dari kuota 311.000.000 tabung untuk tahun 2017 sejauh ini terealisasi 70 persen sehingga masih ada sisa kuota hingga akhir tahun ini.
“Melihat kondisi ini setelah kami evaluasi bukan sebuah kelangkaan tetapi musim kemarau membuat para petani menggunakan gas melon untuk mengangkat pompanya, ini tidak sesuai dengan Perpres mengenai penggunaan elpiji subsidi,” tutupnya. (shs)
