Dari Belanja Online hingga Kripto, Pajak Ekonomi Digital Raup Rp58,75 Triliun
Jakarta, UP Radio – Aktivitas ekonomi digital semakin memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026.
Angka tersebut berasal dari empat sektor, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, capaian tersebut menunjukkan semakin besarnya peran ekonomi digital dalam mendukung penerimaan negara. Karena itu, DJP terus memperluas basis pemungutan dan memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaku usaha digital memenuhi kewajiban perpajakannya.
"Dari empat sektor tersebut, PMSE menjadi penyumbang terbesar dengan penerimaan mencapai Rp45,21 triliun. Disusul Pajak SIPP sebesar Rp5,96 triliun, fintech Rp5,40 triliun, dan transaksi aset kripto sebesar Rp2,18 triliun," kata Bimo.
Khusus sektor PMSE, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha sebagai pemungut PPN hingga akhir September 2026. Sebanyak 245 pelaku usaha di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak. Pada September 2026, DJP juga menunjuk tiga pemungut baru, yakni Namecheap Inc., Airwallex Commercelink (Netherlands) B.V., dan Airwallex Digital (Netherlands) B.V.
Sementara itu, penerimaan pajak kripto mencapai Rp2,18 triliun, terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp1,30 triliun dan PPN dalam negeri Rp881,82 miliar.
Dari sektor fintech, penerimaan mencapai Rp5,40 triliun, yang berasal dari pajak atas bunga pinjaman serta PPN dalam negeri. Sedangkan Pajak SIPP menyumbang Rp5,96 triliun, terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp432,69 miliar dan PPN sebesar Rp5,53 triliun.
Bimo menegaskan, penguatan pengawasan perpajakan ekonomi digital akan terus dilakukan agar pertumbuhan bisnis berbasis digital berjalan seiring dengan peningkatan kepatuhan pajak.
“DJP terus mendorong kepatuhan perpajakan di sektor ekonomi digital melalui perluasan basis pemungutan dan pengawasan yang berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan setara bagi pelaku usaha digital maupun konvensional,” ujar Bimo.
DJP berharap kontribusi sektor ekonomi digital terhadap penerimaan negara semakin optimal. Dengan demikian, seluruh pelaku usaha, baik digital maupun konvensional, dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara adil dan setara. (shs)
