Cegah Harga Pangan Melejit Jelang Nataru, Ahmad Luthfi Siapkan Satgas Pemburu Penimbun
Semarang, UP Radio – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memasang kuda-kuda menghadapi potensi lonjakan harga bahan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan penguatan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga untuk mengawasi distribusi pangan sekaligus mencegah praktik penimbunan dan permainan harga.
Ahmad Luthfi menegaskan, stabilitas harga pangan tidak boleh hanya dijaga ketika harga sudah telanjur melonjak. Pemerintah harus bergerak lebih awal dengan memastikan stok mencukupi, distribusi lancar, dan harga tetap terjangkau oleh masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (SIGAP) 2026 di Pendopo Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Luthfi meminta seluruh bupati dan wali kota meningkatkan pengawasan di wilayah masing-masing. Pengawasan akan melibatkan pemerintah provinsi, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah, serta kejaksaan.
Ia menegaskan, aparat penegak hukum tidak boleh ragu mengambil tindakan jika menemukan praktik penimbunan maupun spekulasi harga yang merugikan masyarakat.
“Semuanya akan ikut bersama-sama membentuk suatu tim untuk melakukan pengawasan wilayah,” jelasnya.
Tak hanya mengawasi harga, Luthfi juga menyoroti persoalan distribusi pangan antardaerah. Wilayah yang mengalami kekurangan pasokan diminta aktif menjalin kerja sama dengan daerah surplus, terutama untuk komoditas strategis seperti bawang merah dan cabai.
Menurutnya, kepala daerah harus mengambil peran langsung dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Koordinasi tidak cukup hanya dilakukan oleh para pedagang.
“Bagi daerah defisit, jalin kerja sama antardaerah dengan daerah surplus. Tidak usah gengsi. Jangan pedagangnya yang koordinasi antarpedagang, kepala daerah yang koordinasi,” tegasnya.
Luthfi juga meminta badan usaha milik daerah (BUMD) mengoptimalkan peran sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi petani. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus memperkuat ketersediaan pangan di daerah.
Sementara itu, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) diminta terus digencarkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah daerah juga harus memiliki pemetaan stok, kebutuhan, dan jalur distribusi agar potensi gejolak harga dapat diketahui sejak dini.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Luthfi menyerahkan secara simbolis dukungan Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah kepada 10 kelompok penerima dari sejumlah kabupaten di Jawa Tengah.
Kegiatan juga ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama mengenai pasokan pangan pokok untuk pengendalian inflasi. Kesepakatan ini melibatkan pelaku usaha, koperasi, badan usaha milik petani, kelompok tani, dan petani champion.
Melalui penguatan Satgas, pengawasan distribusi, serta kerja sama pasokan antardaerah, Pemprov Jawa Tengah menargetkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali menjelang Nataru. Upaya ini sekaligus menjadi langkah melindungi masyarakat agar tidak terbebani lonjakan harga saat kebutuhan pangan meningkat pada akhir tahun. (shs)
