Semarang, UP Radio – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang tetap melaksanakan Apel Siaga Pengawasan Pelaksanaan Pilkada Serentak secara sederhana di tengah kepungan demontrasi ribuan mahasiswa di depan Balaikota Semarang, Senin 26 Agustus 2024.
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman mengatakan, apel sedianya berlangsung pada pukul 15.00 WIB. Meningat, lanjut dia, pada tanggal 27-29 Agustus 2024 akan ada pembukaan pendaftaran pasangan calon. Sehingga pihaknya berharap jajarannya bisa siap siaga dalam pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
“Ini di luar prediksi dan kemampuan kami. Berbagai pihak tadi sudah kami koordinasikan dan sepertinya kegiatan apel pada sore hari ini kita pending sampai dengan waktu yang kita tentukan,” ujarnya.
Sebenarnya, lanjut dia, sesuai dengan ketersediaan anggaran, apel siaga akan berjalan dua kali. Pertama saat menjelang pembukaan pasangan calon, selanjutnya apel jelang pemungutan dan penghitungan suara.
Arief mengaku tidak tau menahu jika aksi demontrasi para mahasiswa akan menuju ke Balaikota Semarang. “Tadi pukul 13.30 WIB sudah dapat informasi kalau ada posisi putar balik demonstran yang tadinya ke Provinsi namun akhirnya ke Balaikota. Saat kita sudah mau start apel, ternyata berbarengan datangnya rombongan mahasiswa ini untuk berdemonstrasi,” terangnya.
Dalam apel tersebut, Arief mengimbau para pengawasan untuk intens dalam pengawasan terutama untuk tahapan pencalonan.
“Kami imbau jajaran Panwaslu Kecamatan agar nantinya bisa membantu penelitian atau mencari informasi apabila calon-calon ini mungkin dari sisi ijazah, atau informasi menyangkut pasangan calon,” papar dia.
Apel siaga pengawasan tersebut menghadirkan 225 anggota Panwaslu dari Kecamatan dan Kelurahan.
“Jumlah hari ini kita mengerahkan Panwaslu kecamatan dan kelurahan, jumlahnya ada 225 dan memang apel siaga ini kita konsentrasikan untuk isu terkait netralitas ASN dan TNI Polri. Kemudian dengan politik uang,” sebutnya.
Hal ini mengingat potensi politik uang di prediksi akan menguat pada Pilwalkot Semarang 2024. “Kalau untuk politik uang kami ada 72 tingkat kelurahan untuk kemudian membentuk kelurahan anti politik uang. Kemudian untuk isu terkait netralitas ASN dan TNI Polri sepertinya potensi itu akan sedikit menguat di Pemilihan Kepala daerah di 2024 ini,” Imbuhnya. (*)
