Semarang, UP Radio – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang tengah berjuang mencapai pendapatan sesuai target agar bisa membiayai belanja organisasi pemerintah daerah (OPD).
Hingga pertengahan Desember, realisasi pendapatan mencapai Rp 4,2 triliun dari target Rp 5,1 triliun.
Kepala Bapenda Kota Semarang, Agus Wuryanto merinci, pendapatan asli daerah (PAD) baru mencapai Rp 1,9 triliun dari target Rp 2,6 triliun. 
Pajak daerah baru terealisasi Rp 1,3 triliun dari target Rp 2 triliun. Persentase pendapatan secara keseluruhan berada pada angka 82,68 persen.
Menurutnya, Semarang masih dalam koridor aman namun harus terus dipacu untuk dua pekan terakhir pada 2021 ini.
“Intinya pendapatan secara keseluruhan sudah 82,68 persen. Nanti, akan disinkronkan dengan belanja daerah yang ada di OPD. Di OPD kan tidak terserap semua, ini masih dalam perhitungan. Kami sedang rapatkan dengan BPKAD,” terang Agus.
Jika realisasi pendapatan tidak bisa mencapai 100 persen, sambungnya, Bapenda akan melihat serapan masing-masing OPD. Jika serapan ternyata juga sedikit, menurutnya, pendapatan bisa menutup seluruh belanja. Sebaliknya, jika serapan OPD mencapai 95 persen, biaya yang belum terbayarkan akan ditutup pada 2022 mendatang.
“Ini kan dua minggu ke depan kami belum tahu. Kami masih siaga sampai malam 31 desember,” ucapnya.
Pihaknya tentu mengutamakan belanja wajib OPD bisa terbayarkan, antara lain gaji aparatur sipil negara (ASN), non ASN, langganan listrik, internet, air, dan belanja wajib lainnya. Menurut hitungannya, belanja wajib tersebut bisa terbayarkan. Biaya yang cukup berat yaitu pengerjaan infrastruktur. Jika tidak dapat terbayarkan tahun ini, biaya infrastruktur akan dibayarkan pada 2022 mendatang.
“Yang belum bisa dibayar tahun ini sedang dihitung apa saja. Saya tidak hafal karena belanja bukan ranah saya, tapi saya pastikan belanja wajib mengikat insyaallah terbayarkan. Makanya, ini kami sedang koordinasi terus dengan BPKAD,” jelasnya. (ksm)
