Semarang, UP Radio – Permasalahan umum penyediaan infrastruktur di Kota Semarang disebabkan kurangnya alokasi anggaran organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam penyediaan infrastruktur dan sulitnya akses bantuan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
Hal tersebut diungkapkan Peneliti, Artiningsih, saat memaparkan hasil penelitian Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Diponegoro (Undip) bersama Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang tentang Kajian Potensi Pembiayaan Infrastruktur Non Pemerintah di Kota Semarang, Rabu.
Karena itu, keterlibatan pihak ketiga dalam membangun Kota Semarang sangat diperlukan. Artiningsih menyebutkan, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan Pemkot dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Kota Semarang, antara lain melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), filantropi atau sumbangan dari badan usaha, dan melalui corporate social responsibilities (CSR). 
“Swasta sudah melakukan CSR. Namun, mereka tidak tahu pemerintah butuhnya apa. Jadi, modelnya memanfaatkan proposal yang masuk dari masyarakat. Pembangunan infrastruktur seperti taman, galeri industri, sudah masuk tapi dikeluhkan karena promosinya kurang,” kata Artiningsih.
Menurutnya, masih banyak program-program Pemkot yang masih membutuhkan sokongan dari pihak swasta terutama proyek yang menghabiskan dana lebih dari Rp 100 miliar.
Hanya saja, Pemkot Semarang masih kurang dalam kesiapan program atau proyek penyediaan infrastruktur yang sekiranya dapat dibantu pihak swasta.
Ditambah, kurangnya tindakan promosi Pemkot terhadap infrastruktur atau kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh swasta.
“Kebutuhkan swasta bukan berapa uang yang digelontorkan. Tapi ada apresiasi dari masyarakat luas. Masyarakat mengerti bahwa swasta telah berkontribusi membangun kota karena itu jadi portofolio yang bagus bagi swasta, terutama yang harus melakukan go publik,” ujarnya.
Selain menggandeng pihak swasta, lanjutnya, Pemkot juga bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pilot projek sebuah infrastruktur.
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pihaknya merekomendasikan Pemkot Semarang untuk membuka jejaring kerjasama dengan swasta, lembaga donor, perguruan tinggi, dan media massa untuk kemudahan akses dana non pemerintah.
“Inovasi penyelenggaraan reguler event seperti pameran, lomba, atau festival, juga diperlukan sebagai apresiasi dan promosi hasil pembangunan dari CSR. Bagaimana mereka bisa kelihatan komtribusinya. Mereka kan harapannya masyarakat bisa memilih produknya,” tambahnya.
Sementara, Kepala Bappeda Kota Semarang, Bunyamin mengatakan, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi memang setiap OPD didorong agar membangun dengan dana non pemerintah.
Karena itu, pihaknya melakukan penelitian agar kedepan pembangunan Kota Semarang semakin banyak yang dibantu oleh pihak ketiga.
Pihaknya pun terus melakukan pendekatan kepada pihak ketiga dengan mengumpulkan mereka secara periodik.
“Pembangunan yang dibutuhkan pemkot di banyak sektor, tentang lingkungan, infrastruktur, ekonomi, dan lainnya,” ujarnya.
Dia pun mengajak seluruh elemen untuk memperkuat rasa memiliki Semarang, sehingga bisa bersinergi membangun kota ini.
