Semarang, UP Radio – Penerapan PPKM Level 4 berakhir Senin (16/8) kemarin. Pemerintah Kota Semarang sendiri saat ini masih menunggu keputusan Imendagri dari Pemerintah Pusat terkait berakhirnya PPKM Level 4 atapun turunnya level.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menjelaskan jika pihaknya masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat, namun secara angka jumlah penderita di Semarang saat ini turun dan mestinya ada pelonggaran.
“Kita kan sudah terbiasa, PPKM Level 4 berakhir hari ini (kemarin,red). Jadi kita tunggu Imendagri dan diikuti saja, karena kasus terus turun mestinya ada pelonggaran,” katanya saat ditemui usai mendengar Pidato Kenegaraan Presiden RI di Ruang Paripurna DPRD Kota Semarang, Senin (16/8). 
Dari data yang ada, angka Covid-19 di Semarang saat ini ada 378 orang. Dari angka ini 299 pasien dari Semarang dan 149 pasien berasal dari luar kota.
Sementara untuk proses vaksinasi, saat khusus V1 sudah 861 ribu atau sudah 66 persen dari 1,3 juta sasaran. Sementara untuk V2 diangka 495 ribu atau 37,9 persen.
“Untuk Bed Occupancy Rate (BOR) secara keseluruhan 17,5 persen. Tentu harapannya bisa turun ke level 3,” tambahnya.
Namun keputusan untuk turun level, kata Hendi diatur oleh Pemerintah Pusat dengan tiga kriteria. Yakni jumlah penderita yang turun, positif rate bisa ditekan, angka kematian dibawah 5 persen serta tracing penderita diangka 3.800 sekian.
“Kendalanya Pemkot Semarang belum bisa memenuhi tracing diangka 3.800 ini karena masih berada diangka 2 ribuan. Untuk memasukkan hasil tracing ke aplikasi Silacak ini butuh keahlian khusus, jadi butuh waktu,” tambah Hendi.
Meski angka tracing belum memenuhi standar dari Pemerintah Pusat, lanjut Hendi, belum tentu Semarang masuk ke level 4 lagi. Apalagi angka kematian dari 6,1 persen saat ini juga turun seiring angka penderita yang terus turun.
“Belum tentu kita lihat saja, semoga ada ada pelonggaran. Angka kematian saat ini juga turun,” pungkas Hendi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman pun berharap adanya kelonggaran lagi agar perekonomian bisa berjalan.
“Turunnya sudah luar biasa kerja keras semua, dan harapan kami tidak diperpanjang serta ada kelonggaran. Ekonomi bisa kembali berjalan,” tambah pria yang akrab disapa Pilus ini.
Meski berharap ada kelonggaran, kata Politikus PDI-Perjuangan ini, pemerintah tetao harus mengatur ritme antara ekonomi dan kesehatan.
“Mungkin kebijakan bisa dikembalikan ke daerah, PKL bisa ditambah jam operasionalnya, dengan pembatasan pengunjung dan protokol kesehatan,” bebernya.
Ia mencontohkan pembukaan mall bisa mendongkrak perekonomian. Meskipun ada ketentuan pembatasan usia pengunjung dibawah 12 tahun dan diatas 70 tahun tidak boleh masuk, selain itu pengunjung yang boleh masuk juga harus sudah di vaksin.
“Tetap harus dipantau, misal PKL diperpanjang jam operasionalnya. Kalau melanggar ya harus ada peringatan,” tuturnya. (ksm)
