Semarang, UP Radio – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendukung rencana pemerintah yang akan membuat mekanisme pendistribusian tabung gas LPG 3 kilogram (Kg) secara tertutup. Menurut Ganjar, program subsidi gas untuk masyarakat miskin selama ini memang banyak tidak tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Ganjar usai menemui sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di rumah dinasnya, Senin (20/1/2020). Menurut dia, sejak lama Jawa Tengah mengusulkan agar mekanisme penyaluran subsidi gas melon dievaluasi.
“Kami sudah mengusulkan lama, kalau memang subsidi itu ingin tepat sasaran, ya harus diubah mekanismenya. Selama ini tidak tepat sasaran karena saya beberapa kali temui orang lapor, setelah dicek ternyata dia PNS, dia dosen. Pasti mampu dong,” kata Ganjar. 
Menurut Ganjar, cara penjualan tabung gas subsidi yang dilakukan secara terbuka, membuat orang tetap memburunya. Meski tertulis hanya untuk kalangan miskin, namun banyak orang tidak peduli. Mayoritas masyarakat ingin membeli barang apapun dengan harga yang paling murah.
“Sebab disperitas harga antara tabung gas subsidi dan non subsidi sangat tinggi. Selain itu, dengan cara menjualnya yang terbuka pasti tidak tepat sasarannya. Maka seandainya ini mau pola distribusinya baik, memang harus dibenahi. Kalau tidak pasti beresiko,” tandas Ganjar.
Jika pemerintah ingin membenahi hal ini maka harus mengevaluasi soal distribusi. Ganjar mencontohkan tentang permasalahan pupuk di Jateng yang sering dikeluhkan petani. Dengan memperbaiki sistem dan mekanisme melalui kartu tani, permasalahan pupuk di Jateng bisa diatasi.
“Sekarang relatif tidak terdengar lagi orang menjual pupuk ke luar karena pembelinya sudah ada, ketahuan. Bahwa kemudian kuotanya kurang ya itu kami selesaikan. Maka, perbaikan sistem itu bisa dilakukan dengan kartu, identitas ataupun ketepatan potensi sasarannya,” tambah Ganjar.
Disinggung tentang wacana penggantian subsidi berupa uang tunai, Ganjar menilai mekanismenya tetap sama. Uang tunai yang mau diberikan, harus tepat sasaran dan tepat guna.
Menurut dia, jika bantuan makanan, kesehatan, pendidikan atau LPG akan diintegrasikan, maka bisa dilakukan dengan pemberian bantuan berbentuk uang tunai. Dengan uang itu, masyarakat bisa menggunakan sesuai kebutuhannya.
“Nanti kamu bisa belanja, buat yang miskin satu bulan sekian peruntukannya, untuk ini silakan diatur sendiri kan lebih enak. Tidak spesifik ke komoditasnya,” urai Ganjar.
Yang terpenting, lanjut Ganjar, sukses tidaknya penyaluran bantuan kepada masyarakat tergantung pada data. Sebenarnya, pemerintah sudah punya data tentang siapa yang berhak menerima bantuan, tinggal sistemnya yang diperbaiki agar bisa dioperasikan.
“Siapa sih yang sebenarnya harus menerima itu? Itu di tabung gasnya kan sudah ada tempelannya untuk orang miskin, maka sebenarnya penerimanya bisa diintegrasikan, katakan penerima PKH, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Ambil saja orang tuanya. Paling gampang anggota PKH. Kalau kemudian penerima itu yang boleh tinggal menunjukkan saja identitasnya maka itu selesai,” pungkas Ganjar. (hms/prov)
