Semarang, UP Radio – Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp492,5 triliun pada APBN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana pendidikan.
“Dari sisi kebijakan APBN, 20 persen yang mencapai lebih dari Rp492,5 triliun tahun ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk guru PNS maupun non-PNS, juga dari sisi sarana prasarana maupun kualitas dari sisi masyarakat atau murid-murid,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam orasi ilmiah yang disampaikan dalam Dies Natalis Ke-38 Universitas PGRI Semarang, Selasa (23/7).
Menkeu juga menilai perlu ada partisipasi dari dunia usaha dalam meningkatkan sumber daya manusia. 
“Oleh karena itu, kami kemarin gunakan insentif fiskal atau memberikan insentif pengurangan pajak hingga 200-300 persen untuk pendidikan vokasi serta dalam rangka untuk penelitian dan inovasi,” kata Sri Mulyani.
Saat menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis Ke-38 UPGRIS, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan APBN dan kebijakan fiskal termasuk untuk menyelesaikan berbagai isu di dunia pendidikan.
Alokasi APBN 20 persen untuk pendidikan terus diprioritaskan untuk meningkatkan akses putra-putri Indonesia pada dunia pendidikan yang bermutu, katanya.
Untuk membantu meningkatkan akses para siswa yang kurang mampu ke layanan pendidikan dasar yang bermutu, lanjut dia, pemerintah menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurut dia, hal ini membuktikan bahwa pemerintah sangat serius dalam upaya meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan siswa kurang mampu dalam tingkat pendidikan dasar.
“Anggaran pendidikan terus meningkat setiap tahun dan telah naik signifikan dibanding 5 tahun lalu, yaitu dari Rp353,4 triliun di 2014 menjadi Rp492,5 triliun di 2019, atau naik sebesar 39,4 persen,” ujarnya.
Tidak kalah penting, penyelenggaraan pendidikan tentu tidak dapat berjalan lancar tanpa tersedianya infrastruktur yang memadai.
“Saya berharap universitas-universitas mampu ikut berpartisipasi memperbaiki kualitas seluruh ekosistem pendidikan di Indonesia,” pungkas Menkeu. (shs)
