Pemerintah berjanji akan terus mengoptimalkan APBN dan kebijakan fiskal untuk menyelesaikan berbagai isu di dunia pendidikan Mayoritas tenaga kerja Indonesia sebesar 41,8%, masih berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar. Dan hanya 12% tenaga kerja Indonesia yang telah mendapatkan pendidikan tinggi.
Hal tersebut dinyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan Orasi Ilmiahnya dalam Dies Natalis ke 38 UNiversitas PGRI Semarang di Balairung Universitas PGRI Semarang (23/7).
“Perlu diakui bahwa saat ini Indonesia masih memiliki tantangan yang besar dalam hal kualitas SDM dimana hanya 12% tenaga kerja Indonesia yang telah mendapatkan pendidikan tinggi,” tegas Sri Mulyani. 
Menurut Sri Mulyani, kondisi ini secara konsisten diperbaiki melalui peningkatan akses pendidikan setinggi-tingginya dan dengan pembelajaran sepanjang hayat menjadi salah satu solusi untuk terus meningkatkan kualitas SDM agar terampil dan berpengetahuan.
“Alokasi APBN 20% untuk Pendidikan terus diprioritaskan untuk meningkatkan akses putra-putri Indonesia pada dunia pendidikan yang bermutu,” lanjutnya.
Untuk membantu meningkatkan akses para siswa yang kurang mampu ke layanan pendidikan dasar yang bermutu, Pemerintah telah menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Tahun ini, PIP diberikan kepada 20,1 juta siswa penerima bantuan, lebih banyak dibanding penerima bantuan PIP 2018 yang mencapai 19,6 juta siswa. Di sisi lain, jumlah siswa penerima BOS meningkat tajam hingga mencapai hampir 60 juta siswa di tahun 2018, atau naik 243% dibanding penerima BOS pada tahun 2014,” tambah Puteri Mantan Rektor IKIP PGRI Semarang Prof Satmoko.
Hal ini membuktikan pemerintah serius berupaya meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan siswa kurang mampu dalam tingkat pendidikan dasar. Selain itu pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kualitas pendidikan dengan mengupayakan generasi muda Indonesia untuk menempuh pendidikan hingga ke tingkat yang lebih tinggi melalui program Bidikmisi di jenjang perguruan tinggi .
“Tahun 2018, pemerintah telah memberikan bantuan kepada 398.863 mahasiswa dan ditargetkan untuk menyalurkan bantuan kepada 471.788 calon mahasiswa kurang mampu di tahun 2019,” tambahnya.
Bukan hanya bidikmisi, tegasnya, Pemerintah juga membentuk LPDP yang telah memberikan program beasiswa pendidikan tinggi bagi lebih dari 20.000 orang. Melalui program ini, Pemerintah mendorong masyarakat secara luas dapat menikmati pendidikan tinggi.
“Bahkan di tahun 2019, pertama kalinya Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran research and development (R&D), atau disebut Dana Abadi Penelitian, yang jumlahnya mencapai Rp1 triliun. Dana Abadi Penelitian hingga saat ini dikelola oleh LPDP, bersama dengan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN),” tambahnya.
Kebijakan pendukung pendidikan lainya yang telah digulirkan pemerintah antara lain menawarkan insentif pajak super deduction, berupa pembebasan PPN impor buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dalam rangka mendukung peningkatan literasi dan terjangkaunya harga buku oleh masyarakat.
Ia menegaskan pula, Pemerintah juga terus berusaha memperbaiki kualitas sarana pendidikan untuk para peserta didik. “Dalam APBN 2019, pemerintah menargetkan penambahan infrastruktur berupa 56.944 ruang kelas, pembangunan 8.314 sekolah baru, serta rehabilitasi 48.630 sekolah,” pungkasnya. (shs)
